PEKANBARU, datariau.com - DPRD Kota Pekanbaru
mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2,699 Triliun melalui sidang
rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Balai Payung Sekaki, Senin
(29/11/2022).
Ketua DPRD Kota Pekanbaru
Muhammad Sabarudi ST memimpin langsung rapat paripurna didampingi Tiga
Wakil Ketua Ginda Burnama ST MT, Tengku Azwendi Fajri SE, dan Ir
Nofrizal MM dan dihadiri para Anggota DPRD Kota Pekanbaru lainnya.
Sementara dari Pemko Pekanbaru dihadiri langsung oleh Pj Walikota Pekanbaru
Muflihun serta Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution,
Asisten, Staf Ahli, Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemko
Pekanbaru hingga Camat.
Sebelum ketok palu, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru
Roni Pasla menyampaikan, Pemko dan Tim Badan Anggaran DPRD Pekanbaru
telah sepakat bahwa APBD tahun anggaran 2023 berjumlah Rp 2,699 Triliun.
Dimana, jumlah pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan sebesar Rp
961 Miliar.
Jumlah APBD Kota Pekanbaru
tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,45 persen atau Rp 139
Miliar. Jika dibandingkan dengan APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2022
hanya berjumlah 2,562 Triliun.
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mendapatkan alokasi dana
anggaran sebesar Rp 659 Miliar, Dinas Kesehatan sebesar Rp 285 Miliar,
Dinas PUPR sebesar Rp 281 Miliar, Dinas Perkim sebesar Rp 127 Miliar,
Satpol PP sebesar Rp 27 Miliar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
sebesar Rp 28 Miliar, BPBD Kota Pekanbaru sebesar Rp 13 Miliar.
Dinas
Sosial sebesar Rp 20 Miliar, Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp 14 Miliar,
DP3APM sebesar Rp 19 Miliar, Disketapang sebesar Rp 11 Miliar, Dinas
Pertanahan sebesar Rp 16 Miliar, DLHK sebesar Rp 120 Miliar, Disdalduk
KB sebesar Rp 20 Miliar, Diskominfo sebesar Rp 26 Miliar, Diskop UMKM
sebesar Rp 13 Miliar, DPMPTSP sebesar Rp 34 Miliar, Dispora sebesar Rp
23 Miliar.
Disbudpar sebesar Rp 18 Miliar, Dispusip sebesar Rp 16
Miliar, Disdukcapil Rp 21 Miliar, Dinas Pertanian dan Perikanan sebesar
Rp 19 Miliar, Disperindag sebesar Rp 22 Miliar, Bappeda sebesar Rp 19
Miliar, Bapenda sebesar Rp 83 Miliar, BPKAD sebesar Rp 34 Miliar.
Kemudian
BKPSDM sebesar Rp 21 Miliar, Balitbang sebesar Rp 11 Miliar, Setdako
Pemko sebesar Rp 123 Miliar Sekretariat DPRD sebesar Rp 159 Miliar,
Inspektorat sebesar Rp 20 Miliar, Kesbangpol sebesar Rp 27 Miliar dan
anggaran untuk 15 Kecamatan senilai Rp 216 Miliar.
Setelah laporan banggar
dibacakan, pengesahan APBD Kota Pekanbaru ditandai dengan
penandatanganan bersama Pj Walikota Pekanbaru Muflihun bersama Ketua
DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST dan Tiga Wakil Ketua DPRD Kota
Pekanbaru lainnya Ginda Burnama ST MT, Tengku Azwendi Fajri SE dan Ir
Nofrizal MM.
Usai paripurna, Pj Walikota Pekanbaru
Muflihun mengapresiasi DPRD Kota Pekanbaru yang telah bekerja keras
mencurahkan energi, pikiran serta saran terhadap Ranperda APBD Kota
Pekanbaru TA 2023.
"Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Kota Pekanbaru khususnya tim banggar yang telah bekerja keras sehingga APBD 2023 bisa disahkan," kata Muflihun.
Muflihun menambahkan, ada program-progam strategis yang menjadi skala prioritas Pemko Pekanbaru dalam anggaran murni tahun 2023.
"Alhamdulillah, APBD Pekanbaru
sudah diketok palu (disahkan). Ada beberapa program pripritas yang
harus kita laksanakan. Diantaranya seperti pengendalian inflasi,
kesehatan, pendidikan dan infrastuktur. Termasuk juga janji saya terkait
jalan berlubang akan kita akomodir," jelasnya.
Muflihun
juga mengungkapkan bahwa Pemko Pekanbaru akan merealiasikan pokok-pokok
pikiran anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam APBD Kota Pekanbaru TA 2023.
"Kita
juga prioritaskan hasil reses dewan berupa pokok-pokok pikiran. Kami
sudah sepakat bahwa hasil reses ini bisa saling bersinergi dengan
program-program Pemko Pekanbaru, salah satunya memperbaiki jalan
berlubang dan membenahi drainase," ujarnya.
Muflihun
berharap, seluruh OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru bisa bekerja
maksimal dan melaksanakan pokok-pokok pikiran yang sudah dititipkan oleh
anggota DPRD Kota Pekanbaru.
"Saya akan instruksi ke seluruh OPD
agar lebih bijak. Terutama dalam pencairan anggaran. Lihat mana yang
prioritas dan yang tidak. Termasuk juga mengenai tunda bayar, kita tak
ingin lagi tahun depan ada lagi. Bahkan kita juga akan evaluasi berkala
OPD. Mulai evaluasi keuangan, evaluasi fisik dan lainnya. Kita khawatir
nanti tidak berjalan dengan baik. Selama ini kan tidak ada evaluasi,
sehingga tak tahu berapa anggaran habis dan terpakai," paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru
Muhammad Sabarudi ST mengatakan ada beberapa catatan dalam pengesahan
APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023. Mulai dari pelaksanaan program
prioritas hingga memastikan hutang tunda bayar harus selesai tahun
depan.
"Untuk hutang tunda bayar
tentu kita usahakan dibayarkan semuanya. Karena, kita sudah sepakat
angka Rp 2,699 Triliun bisa terealisasi tahun 2023. Sehingga semuanya
bisa terlaksana," tegasnya.
Politisi PKS ini juga menyebut bahwa pokir-pokir anggota DPRD Kota Pekanbaru
juga dimasukkan dalam APBD Kota Pekanbaru TA 2023. Hal ini dinilai
dapat membantu program prioritas Pemko Pekanbaru pada tahun 2023.
"Yang paling penting itu, dari reses
anggota dewan dan tentu ini harus include dimasukkan dalam
program-program Pemko. Intinya, bagaimana hasil reses dan musrenbang
bisa direalisasikan ke masyarakat. Kita harapkan APBD 2023 ini cepat
dibelanjakan. Kalau bisa diawal tahun, sehingga semua program bisa
terlaksana. Hilangkan kebiasaan lama yang mana APBD baru bisa
dilaksanakan Mei atau Juni tiap tahun," imbuhnya.
