SMM PANEL INDO

BP2D DPRD Riau Belum Bisa Rekom SK RTRW

datariau.com
828 view
BP2D DPRD Riau Belum Bisa Rekom SK RTRW
Ketua BP2D DPRD Riau Asri Auzar.

PEKANBARU, datariau.com - Setelah diterimanya Surat Keputusan Kemen LHK terkait masalah RTRW Riau oleh pimpinan DPRD dan dilanjutkan kepada pihak BP2D beberapa waktu yang lalu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau belum bisa merekomenasikan untuk dibentuknya pansus untuk menindaklanjuti rtrw tersebut, karena DPRD masih akan meminta keterangan terlebih dahulu oleh seluruh pemerintah Kabupaten Kota se Provinsi Riau.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua BP2D DPRD Riau Asri Auzar setelah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Riau di Gedung DPRD Riau, Kamis (2/6/2016).

Asri Auzar mengatakan, pihaknya belum bisa membahasnya secara mendalam terkait hal tersebut, karena pihaknya akan duduk bersama dengan pemerintah kabupaten/kota tentang jumlah pembebasan kawasan hutan tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan Kabupaten kota atau belum.

"Setelah kami rapat bersama Bappeda, Dishut, Biro Hukum dan Kanwil Kementrian Agraria Riau, dari yang diberikan pemerintah pusat itu ada yang berubah posisinya, ada kawasan yang putih dimerahkan dan yang merah diputihkan, ini yang harus kita dudukkan dengan pemerintah Kabupaten/Kota," ujarnya kepada wartawan usai melakukan rapat dengar pendapat, Kamis (2/6/2016).

Politisi Demokrat Riau ini menambahkan, pihaknya tidak ingin terburu-buru menerima apa yang sudah diberikan pemerintah pusat tersebut, karna RTRW ini  menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Karena kalau masyarakat Riau yang dikebiri kita akan melawan, hal ini dewan  akan mencari solusi kenapa masyarakat yang dipermasalhakan padahal masyarakat yang sudah lama tinggal di sana," ungkapnya.

Namun pihaknya sudah menampung seluruh masukan dan saran yang disampaikan pemerintah Prov tersebut, dan pihaknya belum bisa memastikan akan selesai dalam bulan Juni ini.

"Pembahasan RTRW itu belum bisa dilakasanakan di bulan puasa, mungkin setelah  lebaran karena harus mengumpulkan dahulu pemkab/pemko se Riau untuk meminta masukan dan saran serta apa saja yang diinginkan pemda di Riau ini," tutupnya.

Penulis
: Rudi
Editor
: Riki
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar