JAKARTA, datariau.com - Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pengawas DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), Prof. Reda Manthovani, meminta jajaran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkuat soliditas dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Reda dalam rangkaian kegiatan Kemah Bhakti Satya Linmas, pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aslinmas Kota Bandar Lampung dan DPC Aslinmas se-Provinsi Lampung, serta DPC Abpednas Kota Bandar Lampung yang digelar pada Kamis (24/9/2026).
Reda menegaskan, penguatan koordinasi dan tanggung jawab organisasi menjadi hal penting untuk mendukung ketertiban lingkungan, mengawal tata kelola pemerintahan desa, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan.
Menurut Reda, pengurus yang baru dikukuhkan tidak boleh hanya menjalankan fungsi administratif. Keberadaan organisasi harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kontribusi langsung di tengah masyarakat.
"Untuk bisa solid dalam mengurus masalah-masalah di lingkungannya. Karena mereka kan sudah jadi pengurus DPC, berarti bertanggung jawab di lingkungannya masing-masing," kata Reda.
Ia menjelaskan, pengurus di tingkat cabang memiliki tanggung jawab untuk membangun kekompakan sekaligus mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di wilayah kerja masing-masing.
Soliditas tersebut dinilai menjadi salah satu kunci agar keberadaan Satlinmas maupun unsur kelembagaan desa dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Abpednas Diminta Kawal Tata Kelola Desa
Selain Satlinmas, Reda juga menekankan pentingnya peran Abpednas dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Menurutnya, organisasi yang solid akan lebih mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berlangsung secara bertanggung jawab.
"Abpednas juga sama. Jadi mereka ini supaya solid untuk bisa menjaga tata kelola keuangan desa dan program-program yang ada di desa," ujarnya.
Reda menilai sinergi antara BPD, pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan unsur perlindungan masyarakat diperlukan agar pembangunan di tingkat desa benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Tata Kelola Sampah Jadi Program Jangka Pendek
Dalam kesempatan tersebut, Reda juga mengungkapkan adanya program jangka pendek yang berkaitan dengan tata kelola sampah.
Menurut dia, dukungan berupa kendaraan telah disiapkan untuk menunjang pelaksanaan program tersebut. Sarana itu diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat.
"Jangka pendek itu yang tadi kan sudah disiapkan mobil, salah satunya untuk tata kelola sampah," kata dia.
Namun, pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan penyediaan sarana dan prasarana. Partisipasi organisasi, pemerintah daerah, dan masyarakat tetap diperlukan, termasuk dalam membangun kebiasaan memilah sampah dari sumbernya.
Dengan keterlibatan masyarakat, program kebersihan lingkungan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Linmas Diminta Tetap Berjiwa Patriot
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Abpednas, Aditya Yusma, mengatakan kehadiran jajaran pengurus pusat di daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat semangat pengabdian anggota Satlinmas.
Aditya mengingatkan agar setiap anggota Linmas tetap mempertahankan jiwa patriotisme dan menjalankan perannya sebagai pelindung masyarakat di lingkungan masing-masing.
"Yang pertama Linmas harus tetap berjiwa patriot. Makanya Aslinmas itu Patriot Pelindung Masyarakat," kata Aditya.
Menurut Aditya, Satlinmas memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat. Karena itu, keberadaan dan pengabdiannya perlu mendapatkan perhatian, termasuk dari sisi kesejahteraan.
Ia menyoroti persoalan insentif Satlinmas yang hingga kini masih berbeda-beda di sejumlah daerah. Bahkan, menurutnya, masih terdapat anggota Linmas yang belum memperoleh insentif atas pengabdian yang telah dilakukan.
Kondisi tersebut, kata Aditya, perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
"Harapan kami hadir ke provinsi, kota, kabupaten itu agar pemerintah kota, kabupaten, provinsi sadar dan peduli memperhatikan nasib para Satlinmas ini, pejuang, patriot pelindung masyarakat," ujarnya.
Dorong Pembangunan Dimulai dari Desa
Aditya juga menjelaskan bahwa Aslinmas dan Abpednas memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat dua agenda utama yang menjadi perhatian bersama, yakni gerakan pemilahan sampah oleh masyarakat dan penguatan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa.
Gerakan pemilahan sampah diarahkan untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto bertajuk Indonesia Asri. Keterlibatan organisasi dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertata.
Sementara agenda kedua berkaitan dengan dukungan terhadap Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pembangunan dari bawah, termasuk melalui desa sebagai salah satu titik penting dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Dalam konteks tersebut, penguatan peran BPD dan organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dinilai penting untuk ikut mengawal pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan warga.
"Tujuannya cuma dua. Yang pertama, gerakan pemilahan sampah oleh masyarakat mendukung program Presiden 'Indonesia Asri'. Yang kedua, Asta Cita nomor 6 Presiden Prabowo mengenai bagaimana membangun dari bawah, dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," kata Aditya.
