BANGKINANG KOTA, datariau.com - Guna efektifitas dan efisiensi penatausahaan keuangan berbasis aplikasi, Pj Bupati Kampar melaunching Sistem Informasi Pembayaran Gampang dan Enteng (SIP GANTENG) yang diadakan di Rumah Dinas Bupati Kampar di Bangkinang, Rabu (19/10/2022).
Program ini merupakan Rencana Aksi Perubahan yang dilakukan oleh BPKAD Kampar Edward SE M Si dalam mempermudah Pelaksanaan Transaksi Keuangan Penerbitan SPM dan SP2D, agar dapat segera diaplikasikan ke Satker Pemkab Kampar.
"Kami sangat mengapresiasi atas inisiasi yang dilakukan oleh Kepala BPKAD ini dalam mempermudah pelayanan keuangan, kapan pun pelayanan ini dapat dilakukan, Work From Anyware," kata Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol MM.
Apalagi di Era Tekhnologi 4.O, kata Pj Bupati, pelayanan dapat dilakukan dalam mempercepat pelayanan apalagi yang sifatnya mendesak, bencana, di hari libur pun dapat dilakukan pelayanan. Di era Revolusi 4.O diikuti dengan pembangunan manusia yang saat ini terus berkembang dengan Super Smart Society atau Era 5.O. Semua harus disejalankan dengan dan mengikuti Perkembangan Zaman.
"Peluncuran ini sesuai dengan Perkembangan Zaman dan mengikuti kemajuan tekhnologi, oleh sebab itu seluruh Kepala OPD dapat melakukan dan menyesuaikan dengan Kebutuhan dan Kemajuan Tekhnologi," pinta Kamsol.
"Kami sangat mendukung terhadap proper pada Diklat PKN Tingkat II Edward SE MSi di BKPSDM Jawa Barat, kami berharap dan yakin ini akan memperoleh nilai terbaik," Harap Kamsol didampingi Sekda Kampar Drs H Yusri MSi, Asisten Administrasi Umum Setda Kampar Ir Azwan MSi, Kepala BPKAD Kampar Edward SE MSi dan Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Kampar.
Kepala BPKAD Kampar Edward menyatakan, salah satu tugas akhir dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II adalah Pembuatan Proyek Perubahan (Proper) bagi seluruh peserta. Proper ini berkaitan dengan tugas pokok yang dilaksanakan sehari-hari di tempat bekerja, ini tak lain tak bukan untuk efektifitas dan efisiensi sehingga inovasi akan memberikan kemudahan urusan yang dilakukan.
"Untuk Proper ini kami yang saat ini mengikuti Diklat Pim I di BKPSDM Provinsi Jawa Barat dengan membuat Proyek Perubahan Perluasan Pelayanan Transaksi Keuangan Daerah melalui From Anywhere, Work Frame, dengan konsep ini nantinya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dapat bekerja dimanapun dan kapanpun tanpa dibatasi ruang dan waktu," terangnya.
