JAKARTA, datariau.com - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 berdampak pada delapan kabupaten/kota dan turut mengganggu pelayanan sejumlah fasilitas kesehatan. Anggota Komisi IX DPR RI, dr. Maharani, mendorong percepatan pemulihan fasilitas kesehatan sekaligus memastikan layanan medis bagi masyarakat terdampak tetap berjalan.
Kementerian Kesehatan mencatat wilayah terdampak meliputi Kabupaten Sikka, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan Flores Timur.
Sejumlah fasilitas kesehatan juga memerlukan perhatian akibat kerusakan pascagempa. Di antaranya RSUD Ruteng di Kabupaten Manggarai dan RSUD Aeramo di Kabupaten Nagekeo.
Baca juga:Karhutla di Kalimantan dan Sumatera, dr. Maharani Dorong Penguatan Layanan Kesehatan Cegah Lonjakan ISPA
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC), mengerahkan Emergency Medical Team (EMT), serta mendirikan rumah sakit lapangan di Ruteng dan Aeramo.
Rumah Sakit Lapangan Ruteng telah mulai memberikan pelayanan kesehatan dasar hingga tindakan operasi bagi pasien terdampak gempa.
dr. Maharani mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di wilayah terdampak. Namun, ia menilai keberadaan fasilitas kesehatan darurat harus dibarengi dengan percepatan pemulihan fasilitas kesehatan permanen.
Baca juga:Hari Anak Sedunia 2024, Ketua Komnas PA Rohil dr Maharani Sebutkan Anak Adalah Cahaya Masa Depan
“Dalam situasi bencana, pelayanan kesehatan tidak boleh terputus. Rumah sakit lapangan sangat penting sebagai respons darurat, tetapi pada saat yang sama pemulihan rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang terdampak harus terus dipercepat agar masyarakat memperoleh kepastian pelayanan,” ujar dr. Maharani.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan sejumlah layanan esensial tetap tersedia selama masa tanggap darurat hingga pemulihan. Layanan tersebut mencakup kegawatdaruratan, operasi trauma, pelayanan ibu dan anak, hemodialisis, ketersediaan obat-obatan, serta pelayanan bagi pasien yang membutuhkan perawatan rutin.
Ia juga mendorong agar pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan dan logistik medis dilakukan secara berkala. Hal tersebut penting untuk memastikan setiap wilayah terdampak memperoleh dukungan sesuai kebutuhan, terutama daerah yang memiliki kondisi geografis sulit dijangkau.
“Pemulihan bukan hanya soal bangunan. Yang harus dipastikan adalah dokter dan tenaga kesehatan tersedia, obat dan alat kesehatan mencukupi, sistem rujukan berjalan, serta pasien yang membutuhkan pelayanan rutin tidak kehilangan akses akibat bencana,” tegasnya.
Baca juga:Ratusan Masyarakat Rohul Siap Untuk Menangkan dr Maharani Menuju Kursi DPR RI
dr. Maharani menilai koordinasi antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, rumah sakit, dan seluruh unsur penanganan bencana perlu terus diperkuat. Koordinasi tersebut diperlukan agar proses transisi dari layanan kesehatan darurat menuju pelayanan normal dapat berlangsung cepat, aman, dan tidak menimbulkan kekosongan layanan.
Selain pemulihan infrastruktur, menurutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan kesiapan sumber daya manusia kesehatan, distribusi obat dan alat kesehatan, serta kelancaran sistem rujukan antar fasilitas kesehatan.
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, dr. Maharani menegaskan akan terus mendorong agar pemulihan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam penanganan pascagempa NTT.
“Masyarakat terdampak bencana membutuhkan kepastian bahwa ketika sakit, membutuhkan operasi, persalinan, atau pelayanan kesehatan lainnya, mereka tetap bisa mendapatkan pertolongan. Itu yang harus kita jaga sampai seluruh fasilitas kesehatan kembali berfungsi dengan baik,” pungkasnya.***
Baca juga:dr Maharani MM Dikukuhkan Jadi Ketua Komnas PA Kabupaten Rohil Periode 2023-2028
