Brigadir NP 'Smackdown' Mahasiswa Dikenakan Pasal Berlapis

Ruslan
1.476 view
Brigadir NP 'Smackdown' Mahasiswa Dikenakan Pasal Berlapis
Foto: Net

DATARIAU.COM - Div Propam Mabes Polri dan Bid Propam Polda Banten hingga kini masih memeriksa Brigadir NP, polisi yang membanting mahasiswa berinisial MFA saat mengikuti demonstrasi di Kantor Bupati Tangerang, Rabu (13/10). Meskipun telah meminta maaf kasus ini tetap diproses kepolisian.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Shinto Silitonga mengatakan, Brigadir NP terancam pasal berlapis atas perbuatannya.

"Sesuai perintah Kapolda Banten, penanganan dan pemberkasan terhadap NP sudah diambil alih sejak Kamis kemarin. NP dikenakan pasal berlapis dalam internal. Sehingga sanksi yang akan diterima terhadap NP juga menjadi lebih berat," katanya kepada merdeka.com, Jumat (15/10).

Kendati demikian, Shinto tak menjelaskan berapa lama hukuman yang akan diterima Brigadir NP. Namun ia menyampaikan, kalau saat ini Brigadir NP telah ditahan.

"Guna kepentingan pemeriksaan dan pemberkasan, saat ini BP ditempatkan di ruang tahanan Bid Propam Polda Banten," katanya.

Sebelumnya, Brigadir NP, polisi yang membanting mahasiswa berinisial MFA saat mengikuti demonstrasi di Kantor Bupati Tangerang, pada Rabu (13/10) kemarin, dikenakan peraturan disiplin kepolisian sesuai peraturan disiplin Polri nomor 2 tahun 2003.

Kapolres Kota Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro menuturkan, Polda Banten berdasarkan amanat Kapolda, akan menindak tegas Brigadir NP, sesuai aturan undang-undang dan kedinasan Polri.

"Tindakan tegas yang mendasari aturan di Kepolisian, bahwa kita sudah terbitkan surat pengamanan untuk sementara yang bersangkutan (NP) kita gunakan peraturan disiplin Polri nomor 2 tahun 2003. Kita terapkan pasal 4 huruf A dan pasal 4 huruf B," kata Wahyu di Mapolresta Tangerang, Kamis (14/10).

Kapolres juga menekankan, bahwa di dalam pelaksanaan tugas, polisi wajib memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

"Anggota wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedinasan yang berlaku," jelas Kapolres. (*)

Source: merdeka.com

Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar