Bitcoin Terancam Anjlok Jika AS Bantu Israel

Najwa
353 view
Bitcoin Terancam Anjlok Jika AS Bantu Israel
Foto: unsplash / André François McKenzie

DATARIAU.COM - Amerika Serikat disinyalir akan bergabung dalam perang Israel-Iran untuk membela Zionis, membuat Bitcoin berisiko turun 10-20% karena investor beralih ke mode risk-off dan keluar dari aset volatil.

Menurut firma perdagangan kripto asal Singapura bernama QCP Capital, Bitcoin kini terjepit antara dua resiko ekor yakni eskalasi konflik dan lonjakan inflasi global. QCP memperingatkan bahwa jika Iran merasa terdesak, potensi blokade Selat Hormuz sebagai jalur vital pengiriman minyak dunia menjadi resiko nyata.

"Jika terjadi blokade penuh di Selat Hormuz, kita bisa melihat lonjakan inflasi lain, tepat saat kondisi makro global sudah tegang," tulis QCP dalam pembaruan pasar hari Rabu. Gangguan ini bisa memicu lonjakan harga minyak dan memperparah tekanan inflasi global yang sudah rapuh sejak awal tahun.

Kenaikan harga minyak dan kekhawatiran inflasi mungkin menunda pemotongan suku bunga Fed, mendorong naik imbal hasil Treasury dan merugikan valuasi aset kripto. Analis pasar memperkirakan sentimen risk-off akan mendominasi aset global, menarik likuiditas dari sektor volatil seperti aset kripto.

Bitcoin saat ini diperdagangkan mendekati USD104.500 dan berisiko turun 10-20% dalam beberapa hari berdasarkan pola kejutan geopolitik sebelumnya. Di tahap awal konflik berskala besar, investor biasanya beralih ke tempat aman tradisional seperti US Treasuries, dolar, dan emas.

Kripto meskipun diklaim sebagai lindung nilai, kelas aset baru tersebut secara konsisten berperilaku seperti aset berisiko tinggi dalam kondisi konflik. Selama perang Rusia-Ukraina pada 2022, Bitcoin turun lebih dari 12% dalam seminggu setelah invasi awal.

Aktivitas on-chain sering mencerminkan aversi risiko ini dengan leverage cenderung turun, arus masuk ke exchange meningkat, dan volume perdagangan menurun selama periode stres geopolitik. Pemulihan jangka panjang bergantung pada durasi perang dan kebijakan moneter.***

Sumber: SINDOnews

Penulis
: Najwa
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar