SIAK, datariau.com - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah khususnya Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian terhadap keberadaan para pelaku UMKM, melalui kebijakan kelompok UMKM bersama koperasi dibawah satu Kementerian Koperasi dan UKM.
Perhatian khusus ini tidak lain sebagai wujud dukungan pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apalagi, UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah.
Karena itu, setidaknya mampu berkontribusi langsung dalam 3 peran penting di kehidupan masyarakat kecil. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak TS Hamzah saat membuka kegiatan Business Development Service (BDS) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Siak tahun 2019, di Gedung Tengku Mahratu Kota Siak, Rabu, (11/11/2019).
"Tiga peran diatas, kita harapkan dapat membantu masyarakat keluar dari jurang kemiskinan, karena itu tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM, meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, karena wilayah sebenarnya berada pada berbagai lokasi dan tempat, serta memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa," kata Hamzah.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Siak, sebut Hamzah, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyambut baik program Business Development Service (BDS) yang di inisiasi Ditektorat Jenderal Pajak ini, dinilai memberikan manfaat positif bagi usaha dan memajukan UMKM.
"Program ini perlu kita dukung bersama, karena dilaksanakan untuk membantu memperbaiki pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Siak. Kita berharap program DBS ini dapat membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan skala usaha dari pelaku usaha dari skala mikro menjadi kecil, maupun yang kecil meningkat menjadi menengah, hingga membantu memperluas akses permodalan UMKM," ungkap Sekda Kabupaten Siak itu
Hamzah juga berharap upaya pembinaan UMKM ini kedepan dapat dilaksanakan dan lebih banyak pihak dan sektor, melalui sinergi serta kolaborasi dalam mendorong peningkatan atau pengembangan usaha UMKM di Negeri Istana.
"Kita berharap kedepan program ini tidak hanya menyentuh UMKM yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit saja, namun menyentuh UMKM dengan bidang usaha lainnya, misalnya di Kabupaten Siak yang sedang giat-giatnya memajukan pariwisata, memerlukan peran UMKM di bidang ekonomi kreatif yang maju dan mampu bersaing," harapnya.
Karena tanpa ekonomi kreatif, sebut Hamzah, multiflier effect dari pariwisata yang kita harapkan sulit untuk dapat diwujudkan.
Sementara itu Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak Wilayah Riau Edward Hamonangan Sianipar mengatakan, Program Business Development Services atau pengembangan bisnis bersama, kehadirannya untuk mendorong serta menyiapkan dalam bentuk bantuan bagi para petani Sawit yang akan di selenggarakan di Tahun 2020.
Menurutnya, berdasarkan data yang diterimanya dari Bank Indonesia perwakilan Provinsi Riau, bagi perkebunan penambahan jumlah nasabah mencapai lebih 100 ribu orang.
"Penambahan jumlah nasabah ini disiapkan untuk menampung dana program replanting yang akan di siapkan BPDPKS, melalui proposal yang diajukan oleh kelompok tani. Sesuai aturannya, dana itu akan di transfer ke rekening bapak dan ibu," ungkapnya.
Edward berharap setelah Pemerintah Pusat mengucurkan dana tersebut pihaknya akan melakukan sinergi dengan pemerintah daerah, dengan mengembangkan pola untuk penyuluh pembinaan agar kwalitas perkebunan kelapa sawit akan semakin baik.
Hadir pada acara itu, Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau Edward Hamonangan Sianipar, Kepala KPP Pratama Pangkalan Kerinci Rizal Fahmi, sejumlah anggota DPRD, anggota Forkompinda, pimpinan instansi vertikal, Kepala KP2KP Siak Sri Indrapura Jefrinaldi, pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Siak.
Selain itu, pada acara itu sejumlah pihak turut menjadi narasumber dalam kegiatan, diantaranya Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, perwakilan dari Bank BRI Riau, Direktur PT Permodalan Siak, Para Camat, Lurah dan Penghulu di Kabupaten Siak, para pengurus koperasi sawit, para petani atau pekebunan kelapa sawit se-Kabupaten Siak.(*r)
