Pemkab Siak Gelar Workshop Siskeudes Wujudkan Keuangan Transparan dan Akuntabel Kampung

Hermansyah
433 view
Pemkab Siak Gelar Workshop Siskeudes Wujudkan Keuangan Transparan dan Akuntabel Kampung
Bupati Siak Drs H Alfedri MSi.

SIAK, datariau.com - Bupati Siak Drs H Alfedri MSi membuka kegiatan 'Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.2 di Kabupaten Siak Tahun 2019 di Aula Raja Indra Pahlawan kantor Bupati Siak, Selasa (2/12/2019) kemarin. 

Kegiatan ini juga untuk memberikan pencerahan bagi seluruh Kepala Kampung (penghulu) dan Kepala Urusan Kampung (Kaur) se-Kabupaten Siak, Riau.

Melalui kegiatan ini, Alfedri berharap perangkat kampung (desa) di seluruh Pemerintah Kampung se-Kabupaten Siak mampu mengelola keuangan yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dana desa secara transparan dan akuntabel melalui aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) versi 2.0. 2 tahun 2019 yang dirilis oleh BPKP Republik Indonesia.

"Alhamdulillah hari ini kita mendapat pencerahan  dan Bimbingan secara langsung dari Komisi XI DPR RI, BPKP RI, Kemendageri dan BPK RI," kata Alfedri. 

Alfedri berharap bagaimana peran Pemerintah Kampung ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bahwa Pemerintah Desa diberikan peran yang luas untuk melaksanakan roda pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Dia menyampaikan, sesuai arahan Presiden RI saat ini spiritnya adalah upaya pencegahan atau di ingatkan. Kalau telah di ingatkan, namun dilanggar juga tentu dilakukan penindakan. 

"Kami ingatkan kepada seluruh penghulu untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Tapi, kalau dilanggar juga terpaksa harus "di gigit", bila perlu saya sendiri yang gigit," kelakar Alfedri.

Menggigit ini arti kata bukan dalam arti sebenarnya, sebut Alfedri, melainkan penindakan hukum dari aparat yang berwenang. Penghulu diharapkan transparasi dan akuntabel dalam mengelola anggaran keuangan dari Dana Desa. 

Untuk itu, Alfedri mengimbau agar penghulu dapat bersinergi bersama perangkat desa guna mensukseskan optimalisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa melalui Siskeudes tersebut. 

Workshop Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini terselenggara atas kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Riau. Dan narasumber antara lain DPR RI Jon Erizal, Direktur Pengawasan Akunrabiltas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Desa BPKP RI Djoko Prihardono, Kasubid Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa Ditjen Bina Desa Kemendari Nasrullah, dan Pemeriksa Muda BPK RI Perwakilan Riau Golden Viktor Vica Roy Saragih. 

Djoko Prihardono sebagai pembicara kedua menekankan arti penting Siskeudes untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Bagaimana menyusun rencana dengan baik. Karena menurutnya, ada istilah gagal merencanakan itu berarti merencanakan kegagalan. Selain itu, kata Djoko yang terpenting adalah koordinasi dan komunikasi. 

Dana Desa begitu besar yang digelontorkan pemerintah untuk setiap daerah. Untuk itu, Kabupaten Siak di tahun 2015 itu ada sebanyak Rp 43 milyar dan di tahun 2019 menjadi Rp146,66 milyar bagi 122 kampung yang ada.

Dalam hal ini, pihaknya memberikan sumbangsih untuk melakukan pengawasan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. "Jadi, peran BPKP ini sebagai internal auditor pemerintah," imbuhnya.(*r)

Editor
: Hermansyah