SIAK, datariau.com - Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Drs H Jamaluddin MSi ikuti video conference bersama Sekretaris Daerah Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau Yusri dalam agenda evaluasi program kegiatan tim percepatan akses keuangan daerah Riau tahun 2019.
Sekaligus program kerja tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 yang berlangsung di ruang Command Center Siak Live Room pada Selasa (23/6/2020) kemaren.
Pj Sekda Kabupaten Siak Drs H Jamaluddin MSi didampingi Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Siak Azmarwan Yohanto pada kesempatan itu menyampaikan hasil kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Siak bersama penyedia jasa keuangan Siak.
Dia menyebutkan bahwa Kabupaten Siak saat ini telah memiliki Desa/Kampung Inklusi pertama di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Siak yaitu, Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
"Ahamdulillah TPAKD Siak bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Propinsi bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan di Siak mampu mewujudkan Kampung Muara Kelantan Sungai Mandau sebagai desa inklusi pertama di Riau," kata Jamal.
Muara Kelantan, dikatakan Jamal, Pemerintah Daerah bersama stakeholder telah memberdayakan masyarakat pada sektor pertanian dan perkebunan yang di antaranya, budidaya padi. Sementara sebagian masyarakat lainya juga dilakukan pembinaan dalam mengembangkan perkebunan sawit.
"Sebagian masyarakat lainnya juga kami dorong untuk memberdayakan perekonomian diberbagai bidang untuk menggerakkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," jelasnya.
Menanggapi laporan itu, Pj Sekda Drs H Jamaluddin MSi kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau Yusri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Siak yang mampu mewujudkan Desa Inklusi pertama di Bumi Lancang Kuning Riau ini.
"Saya sangat apresiasi penyampaian dari Bapak Pj Sekda Siak yang menyampaikan perkembangan pencanangan desa inklusi di Siak. Saya berharap nantinya perkembangan desa ini dapat terus di tingkatkan sehingga Siak dapat menjadi percontohan," kata Yusri.
Dikatakan Yusri, bahwa saat ini inklusi keuangan dan literasi keuangan Propinsi Riau masih harus terus ditingkatkan. Dan diperlukan terobosan terobosan baru yang digagas bersama baik oleh TPAKD Propinsi maupun Kabupaten/Kota, bersama dengan penyedia jasa keuangan di Riau untuk menjalankan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Dalam hal ini khususnya dapat memberikan edukasi terkait jasa keuangan terhadap masyarakat, dan memberikan fasilitas keuangan publik, subsidi serta bantuan sosial juga pemberdayaan masyarakat dalan berwirausaha seperti UMKM.
"Pada triwulan I, tingkat inklusi dan literasi Riau masih harus ditingkatkan, saya berharap kepada Pemprov bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dengan memberikan edukasi jasa keuangan kepada masyarakat," ujar Yusri.
"Terutama masyarakat unbankable yang masih belum tersentuh dalam layanan penyediaan jasa keuangan, saya juga berharap peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota terkait hal ini," pintanya.
Sementara Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid yang dalam kesempatan itu yang didampingi sejumlah Unsur Forkompimda Propinsi Riau memberikan catatan evaluasi Program Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2019 dan Program Kerja Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 ini.
Dalam kesempatan itupula, Sekdaprov Riau mengatakan bahwa pentingnya peran aktif TPAKD dalam menjaga dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, serta pentingnya sinkronisasi TPAKD Propinsi dengan Kabupaten/Kota bersama penyedia jasa keuangan yang berada di Provinsi Riau.
"Saya mewakili Gubernur Riau menyampaikan pentingnya peran aktif TPAKD untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini, yang merupakan ujian terberat bagi kita bersama," kata Sekdaprov tersebut.
"Selain itu, kita harus mampu terus menjaga pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat, bersamaan dengan upaya kita dalam menekan penyebaran Covid-19 ini," jelas Yan Prana.
Dikatakan mantan Kepala Bappeda Kabupaten Siak itu menekankan bahwa saat ini masyarakat berada di masa new normal, dimana dalam melaksanakan berbagai aktivitas sehari hari juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan serta menjaga pola hidup sehat.
Tentunya dalam hal ini, dia berharap agar seluruh Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dapat terus melakukan edukasi terhadap masyarakat agar dapat menerapkan pola hidup sehat.
"Saya mendorong para Bupati dan Walikota tetap memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan harapan kita bersama tentunya, Pandemi Covid-19 ini segera berlalu bersamaan laju pertumbuhan ekonomi kita saat ini," ucap Yan Prana.
"Dan karena itu perlu kita tingkatkan peran aktif serta sinkronisasi peran antar Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah," pungkasnya.(Eman)
