Berhentikan TK Lokal Sepihak

IMB Belum Terbit, PT MPE Juga Tutup dan Buang Limbah Depan Saluran GI PT PLN (Persero) Mempura

Hermansyah
1.117 view
IMB Belum Terbit, PT MPE Juga Tutup dan Buang Limbah Depan Saluran GI PT PLN (Persero) Mempura
Site Manager PT Mitra Purnama Engineering Johanes saat ditemui warga dan pemuda tempatan.

SIAK, datariau.com - Persoalan klasik perihal penempatan tenaga kerja lokal kembali terjadi pada salah satu perusahaan kontruksi di Gardu Induk PT PLN (Persero) di Kampung Marempan Hilir, Kecamatan Mampura, Kabupaten Siak, Riau.

Persoalan tersebut mencuat ketika beberapa warga dan pemuda setempat mendatangi dimana lokasi pembangunan GI PT PLN (Persero) oleh Subkontrak PT Twink Indonesia, yakni PT Mitra Purnama Engineering (MPE), pada Kamis (30/1/2020) siang.

Selain memberhentikan (PHK) tenaga kerja lokal (tempatan) dengan alasan tidak standart, dengan pengalihan di istirahatkan. "Saat itu kita bekerja dari pukul 08.00 WIB-17.00 WIB, dengan upah sepuluh ribu perjam. Selanjutnya, upah kita dibayarkan pihak perusahaan dan memecat kita dengan alasan istirahat," jelas salah seorang warga Kampung Marempan Hilir Adi kepada wartawan.

Sementara Penghulu Kampung Marempan Hilir Tengku Muklis saat ditemui awak media di ruang kerjanya mengatakan, untuk penempatan tenaga kerja tempatan sebesar 50 persen. Sebelum melaksanakan project pekerjaan GI tersebut, subkontrak telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

"Perusahaan PT MPE juga menghubungi kita dulu, dan untuk pekerja yang diberhentikan menurut informasi sebelumnya itu pekerja dari luar, yaitu Pulau Jawa yang kabarnya mengundurkan diri di karenakan masalah upah," ujarnya.

(*) Site Manager PT MPE Johanes.

Menurutnya persoalan terkait pekerja itu, yakni masalah upah lembur yang dibayarkan pihak perusahaan sebesar 10 ribu. Dan tenaga kerja juga bukan saja dari Marempan Hilir, ada juga dari Paluh dan Benayah.

"Untuk jumlah tenaga kerja di lokasi itu untuk keseluruahan kita belum tau, tenaga kerja lokal kalau tidak salah sebanyak tiga puluh orang. Ini project nasional 150 KV, kemarin untuk proses IMB kita juga mau bantu," tukasnya.

Dari pantauan awak media di lokasi pembangunan itu, PT MPE ini juga menutup aliran kanal dan membuang limbah diduga cairan semen tepat di kanal (parit) depan GI PT PLN (Persero) berkapasitas 150 KV itu. Dan di lokasi juga tidak terlihat plang izin mendirikan bangunan (IMB), namun pengerjaan kontruksi tetap berjalan hingga saat ini.

"Dengan penutupan saluran aliran air yang mengakibatkan banjir di sekitaran perumahan warga, meskipun ada alat berat sudah tiga bulan ini, tetap tidak ada inisiatif dari SubKontraktor PT PLN itu untuk memperbaiki dan membersihkan saluran," pungkas salah satu warga setempat saat ditemui di lokasi dan enggan untuk dicantumkan identitasnya.

Diketahuinya, terlihat juga tiang bangunan gedung sudah berjalan, sedangkan IMB belum terbit. Selanjutnya, pekerja lokal juga tidak diserap oleh pihak perusahaan tersebut. "Meskipun sebagian ada yang sudah bekerja, tetapi ada sebagian yang tidak dibayarkan upah berdasarkan UMK Kabupaten Siak dan diketahui juga tidak adanya Jaminan BPJSTK," tandas warga setempat di lokasi, Kamis (30/1/2020).

Perda Tenaga Kerja Lokal

(*) Limbah yang dibuang pada saluran atau aliran kanal depan project GI PT PLN (Persero) Marempan Hilir, Mempura, Siak.

Dikatakanya, dan sudah jelas pada Perda Siak Nomor 11 Tahun 2001 pada pasal 2, jika tidak dilakukakan maka hal tersebut merupakan pelanggaran pidana.

Maka dari itu, permintaan warga setempat yang mendatangi lokasi saat itu meminta agar stop seluruh kegiatan di GI Marempan Siak hingga hasil sidak dari Disnaker Kabupaten Siak.

"Stop pembangunan kontruksi gedung sementara hingga IMB terbit. Dan bayarkan kerugian masyarakat yang mengakibatkan rusaknya rumah pemukiman warga yang sebelumnya telah digenangi banjir. Aksi ini juga merupakan bagian warga yang peduli akan pembangunan juga terhadap lingkungan khususnya Kabupaten Siak," imbuhnya.

Perihal Tenaga Kerja Lokal, Limbah dan IMB, SM PT MPE Johanes: Saya Kurang Tahu

Selanjutnya Directur PT Mitra Purnama Engineering (MPE) melalui Site Manager PT Mitra Purnama Engineering (MPE) Johanes mengatakan, perihal pemberhentian tenaga kerja lokal itu karena tidak standart. 

Dan untuk penempatan tenaga kerja lokal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang penempatan tenaga kerja lokal, dikatakan Johanes tidak harus dipenuhi. "Saya tidak tahu soal Perda itu, mana dia biar saya lihat," tandasnya.

Di lokasi saat ini, kata SM PT MPE mengatakan, tenaga kerja kita ada 2 kelompok pekerja, yaitu tenaga kerja dari Jawa dan Pekanbaru, Riau. "BPJS Kesehatan itu langsung dari Jakarta," pungkasnya.

(*) Limbah yang dibuang pada saluran atau aliran kanal depan Gardu Induk.

Kemudian terkait limbah itu, Johanes menjelaskan dibuang atau di aliri ke saluran buang kota, dan bukan untuk konsumsi umum atau di manfaatkan melainkan saluran (aliran) buang kota.

"Kita asumsi itu saluran buang kota, dan baru mengetahui ini digunakan untuk konsumsi umum dan baru tahu ini digunakan sehari hari oleh warga. Dan kita akan membersihkan sisa sisa kotoran (limbah) itu hari ini," jelasnya.

Perihal tuntutan warga tempatan, dikatakan Site Manager itu, sebenarnya ini memperjelas bukan tuntutan mengenai pengurangan tenaga kerja kemarin. Dan ini juga sudah dijelaskan, nanti akan diberdayakan atau ditambah kembali tenaga kerja lokal.

"Kanal yang ditutup tersebut, karena nanti ada pekerjaan pair pane pas di saluran itu. Sementara bukan kita tutup, tapi kita bendung, supaya dapat dilanjutkan pengeboran disitu. Untuk IMB sudah di urus, saya kurang tahu, langsung saja tanyakan ke PT PLN di Pekanbaru," tutup Site Manager Johanes sambil meninggalkan awak media.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak Syafrilenti melalui Kabid PPLH Kabupaten Siak Ardayani, Kamis (30/1/2020) saat dihubungi melalui sambungan kontak seluler tidak mengetahui perihal adanya pembuangan limbah oleh pihak subkontraktor PT MPE tersebut. 

"Kami belum lihat macam mana mau komentar, belum bisa komentar, nanti kita lihat dulu ke dalam," tutupnya.

Hingga berita ini tayang dilaman datariau.com, Jumat (31/1/2020) malam. Wartawan ini belum melakukan konfirmasi maupun mendapatkan keterangan resmi dari pihak PT PLN (Persero) dan dinas terkait perihal persoalan ini. Media ini akan melakukan konfirmasi perihal persoalan tersebut untuk mendapatkan keterangan resmi selanjutnya.

Penulis
: Hermansyah
Editor
: Redaksi