Bupati Meranti Tegaskan Tidak Ada Suap Dalam Promosi Jabatan

Admin
324 view
Bupati Meranti Tegaskan Tidak Ada Suap Dalam Promosi Jabatan
KEPULAUAN MERANTI, datariau.com - Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, menegaskan tidak ada tawar menawar dan penggunaan uang atau melakukan suap dalam penyusunan dan promosi jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hal itu diungkapkan Irwan saat melakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV di gedung orange Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang, Selasa (26/2/2019).

Irwan menyatakan bahwa pejabat yang dilantik telah dipertimbangkan dari sisi kemampuan dan pengalaman mereka di posisi tersebut.

Ia juga mengaku akan memberikan sanksi tegas, jika terbukti ada indikasi jual beli jabatan bagi pegawai. Pihaknya ingin benar-benar menjadikan proses mutasi jabatan, dilakukan dengan bersih tanpa suap.

Bahkan dia mengancam akan memecat oknum pejabat jika terbukti melakukan jual beli terhadap suatu jabatan tertentu.

"Saya tegaskan tidak ada penggunaan uang dan melakukan suap dalam promosi jabatan, jika ada yang melakukannya pasti saya pecat saat itu juga," katanya.

Dijelaskan Irwan, pelantikan dan mutasi jabatan di instansi pemerintah merupakan bagian dari kehidupan berorganisasi. Selain itu pejabat yang dilantik akan mengisi kekosongan jabatan dari pejabat yang sudah memasuki usia pensiun.

Bupati dua periode itu juga menyoroti adanya informasi yang beredar, dimana ada pejabat yang menerima pegawai honorer namun harus menggunakan uang.

Bupati Irwan kembali menegaskan proses masuk untuk pegawai honorer tidak harus membayar kepada pejabat tertentu. Jika menemukan indikasi praktik terlarang tersebut, masyarakat bisa melaporkan kepadanya.

"Diluar itu sudah terdengar, ada kepala dinas yang meminta uang jika ingin menjadi pegawai honorer, saya tegaskan itu tidak benar. Kalau perlu ditangkap tangan, apalagi bawa nama bupati, itu haram hukumnya," tegas Irwan.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin mengatakan pihaknya mendukung apa yang menjadi kebijakan Bupati. Menurutnya jika dalam sebuah jabatan ada permainan, maka dipastikan sistem pemerintahan akan kacau karena tidak dikendalikan oleh ahlinya.

"Kita mendukung apa yang dilakukan Bupati. Jangan sampai ada permainan, ikuti saja penyesuaian dan aturan yang sudah ditetapkan," ungkapnya. (put)
Penulis
: Syahputra
Editor
: Redaksi
Sumber
: Datariau.com