Pj Bupati Herman Pinta Korporasi di Inhil untuk Perhatikan Dunia Pendidikan

Ruslan
659 view
Pj Bupati Herman Pinta Korporasi di Inhil untuk Perhatikan Dunia Pendidikan
Foto: Fitra Andriyan

TEMBILAHAN, datariau.com - Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki luas wilayah sepanjang lebih dari 13521,26 Km Persegi, menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten yang dijuluki sebagai negeri hamparan kelapa dunia.

Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Inhil setidaknya ada sekitar 8 triliun lebih nilai investasi yang masuk ke kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 dengan berbagai kategori bisnis.

Sektor perkebunan masih menjadi salah satu primadona bagi para investor dalam menanamkan modalnya untuk berinvestasi di wilayah Inhil terutama pada bidang perkebunan kelapa sawit dan kelapa kopra.

Hingga akhir tahun 2023 setidaknya perusahan-perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun kelapa kopra yang telah beroperasi di wilayah kabupaten Inhil telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam menjalankan bisnisnya.

Sehingga hal ini menjadi atensi serius dari pemerintah daerah kabupaten Inhil terhadap sumbangsih perusahaan dalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah puluhan tahun menjalankan bisnis di wilayah Kabupaten Inhil agar ikut serta berperan aktif terhadap dunia pendidikan yang ada di Inhil.

Pj Bupati Inhil H. Herman dalam sambutannya saat menghadiri acara wisuda disalah satu perguruan tinggi swasta di Inhil mengatakan akan memperjuangkan kembali beasiswa pendidikan untuk para mahasiswa berprestasi di Inhil sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap dunia pendidikan saat ini.

"Dalam waktu dekat pemerintah akan berusaha berkoordinasi dengan semua pihak perusahaan yang ada di kabupaten Indragiri Hilir untuk bisa membantu mengeluarkan bea siswa dalam bentuk program CSR," ungkap Pj Bupati Inhil H. Herman disela acara wisuda pada Rabu (12/12/2023).

Program penyaluran bantuan oleh perusahaan sebagai Tanjung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau biasa disebut CSR sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012), sehingga jika perusahaan tidak melaksanakan program tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang telah dirumuskan. (fitra)

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar