Tidak Lalui Prosedur, Mutasi Pejabat Pemko Pekanbaru Akan Digugat di PTUN

datariau.com
1.779 view
Tidak Lalui Prosedur, Mutasi Pejabat Pemko Pekanbaru Akan Digugat di PTUN
dok.
Ayat Cahyadi saat melantik para pejabat dalam mutasi beberapa hari kemarin.

PEKANBARU, datariau.com - Mutasi yang dilakukan Pemko Pekanbaru kepada sejumlah pejabat termasuk mengganti Kadispenda Pekanbaru dari Yuliasman ke Harisman Rozie, Selasa (28/6/2016) akan digugat ke PTUN.

Upaya ini akan dilakukan oleh Yuliasman SH, mantan Kadispenda Pekanbaru karena penggantian dirinya dan pejabat lain dinilai tidak etis karena tanpa evaluasi dan pemberitahuan.

"Saya akan mempertanyakan juga ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dalam pelantikan itu juga disebut ada surat persetujuan dari KASN. Apakah surat ini benar-benar sudah prosedur atau bagaimana," kata Yuliasman, Rabu kemarin.

Dikatakan Yuliasman, dirinya belum menerima kopian surat dari KASN tersebut dan akan diminta ke BKD. Namun, sementara ini, Ia menduga ada 'permainan' dalam mutasi ini.

Sebab, khusus pergantian dirinya dijadikan alasan target tidak tecapai. Sayangnya alasan ini tidak diklarifikasi terlebih dahulu, sejauh mana sebenarnya pendapatan tahun ini. Sebab, secara umum pendapatan tetap naik 20 persen dari sebelumnya.

"Target dibebankan seharunya dievaluasi, karena kondisi ekonomi saat ini melemah. Dan saya tidak ingin, karena seakan-akan ini menjadi kambing hitam," ujar Yuliasman sembari mengatakan, siap beradu argumentasi jika dirinya dipanggil walikota bersama dengan Harisman Rozie.

Ditambahkan, setelah nanti menanyakan kebenaran surat KASN ini dan akan dilakukan analisa, jika alasan tidak tepat akan melanjutkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Yang akan digugat Walikota dan Kepala BKD yang saat itu dijabat Azharisman Rozie. Menurut Yuliasman, akhir-akhir ini persoalan mutasi dinilai terlalu berlebihan, sebentar-sebentar mutasi banyak pejabat eselon II 'korban' namun didiamkan saja.

Maka dengan menempuh jalur ini menurut Yuliasman, diharapkan dapat membuka cakrawala dari pejabat lain yang mungkin merasa 'dikorban'kan atas kebijakan mutasi selama ini.

"Saya bukan ingin mempertahankan jabatan saya di Dispenda, juga bukan ingin tempat lebih baik, kebijakan ini harus dibuka, sehingga jangan ada pihak yang merasa berkuasa semena-mena dengan kebijakannya," tegas Yuliasman.

Ia mengatakan, dirinya tidak akan menerima jabatan sebagai staf ahli bidang ekonomi dan Kesra. Karena dia katanya tidak ahli. "Tadi saya diberitahu Jumat akan ada pelantikan dan dipanggil lagi untuk dilantik. Tapi untuk sementara ini saya belum menyatakan menerima," pungkasnya. (rul)

Editor
: Riki
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar