Lukman Edy Nilai Kebijakan Pemerintah Rumahkan 1 Juta PNS Kurang Tepat

datariau.com
821 view
Lukman Edy Nilai Kebijakan Pemerintah Rumahkan 1 Juta PNS Kurang Tepat
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Lukman Edy.

PEKANBARU, datariau.com - Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Lukman Edy, kebijakan merumahkan 1 Juta PNS dinilai dadakan dan kurang tepat.

"Kita melihat kebijakan ini, sebagai kebijakan yang tidak pernah dikonsultasikan, bahkan tidak pernah dipresentasikan sebelumnya ke Komisi II DPR, ini di luar prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Karena mempensiunkan dini PNS itu tidak masuk dalam kebijakan," ujar Lukman, Rabu (1/6/2016).

Lukman tidak menyetujui kebijakan mempensiunkan dini 1 juta PNS itu. Karena seharusnya jika ingin meningkatkan dan memeratakan PNS di seluruh Indonesia, harus sesuai obyektif dan sesuai kebutuhan di daerah tersebut.

"Kalau ingin meningkatkan kapasitas PNS bukan dari meberhentikan tapi membina para PNS, dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Sehingga dapat mendorong aparatur negara lainnya menjadi berkompeten," sambungnya.

"Banyak daerah yang kebihan aparatur tapi juga ada yang kekurangan, jadi harusnya obyektif melihat kebutuhan aparatur dan birokrasinya sehingga merata," pungkas Lukman.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi merencanakan untuk merumahkan 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Menurutnya Pemerintah menargetkan 80 persen dari 200 daerah tersebut akan diturunkan porsi belanja pegawainya dengan asumsi pemerintah pusat di bawah 30 persen, pemerintah provinsi 35-40 persen dan kabupaten kota tidak boleh lebih 50 persen sehingga pengurangannya mencapai 25 persen.

"Ini kan 1 juta angka simulasi belum angka fix. Kenapa 1 juta untuk mengurangi beban keuangan negara atas belanja rutin pemerintah yang sudah 33,8 persen," jelas Yuddy.

Pihaknya akan mulai melaksanakan rasionalisasi PNS pada awal tahun depan. Saat ini tengah dilakukan simulasi jumlah PNS yang akan dirasionalisasi.

"Berapa yang akan dirasionalisasi kita juga jangan gegabah untuk memenuhi asas keadilan. enggak asal asalan tidak bisa menberhentikan orang asal-asalan," kata Yuddy.

Sayangnya Yuddy enggan memberitahukan di lembaga pemerintahan mana saja akan dilakukan rasionalisasi.

"Sudah ada tapi seperti biasa belum bisa saya umumkan," ujarnya.

Editor
: Ummu SH
Sumber
: Detik.com
Tag:PNS
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar