Sorotan Viral Bea Cukai atas Penetapan Bea Masuk yang Kontroversial

Oleh: Andhika Wahyudiono*
datariau.com
462 view
Sorotan Viral Bea Cukai atas Penetapan Bea Masuk yang Kontroversial
Foto: ist
Dosen UNTAG Banyuwangi, Andhika Wahyudiono.

DATARIAU.COM - Kekecewaan Radhika Altaf terhadap Bea Cukai atas penetapan bea masuk yang harus dibayar saat membeli sepatu impor menjadi sorotan viral dalam beberapa media sosial. Dalam peristiwa ini, Radhika mengungkapkan bahwa awalnya ia membeli sepatu seharga Rp10,3 juta melalui perusahaan jasa titipan (PJT), DHL, dengan biaya pengiriman sebesar Rp1,2 juta. Namun, yang mengejutkan, ia kemudian harus membayar bea masuk sebesar Rp31,8 juta.

Dalam surat pemberitahuan bea masuk yang diterimanya melalui email dari DHL, tidak disertakan rincian biaya perhitungan, sehingga Radhika meminta penjelasan langsung dari pihak Bea Cukai. Melalui unggahan video yang menjadi perbincangan di media sosial, Radhika menyatakan kebingungannya dan menanyakan dasar penetapan bea masuk serta bagaimana perhitungannya yang mencapai angka sebesar Rp31.800.000.

Ketidakpuasan Radhika tak hanya terletak pada besaran bea masuk yang harus dibayar, tetapi juga pada ketidaksesuaian antara perhitungan yang dia terima dengan yang tertera dalam sistem aplikasi Mobile Beacukai. Menurut perhitungan di aplikasi tersebut, bea masuk seharusnya hanya sebesar Rp5,8 juta untuk sepatu yang ia beli dengan harga Rp10,3 juta. Karena itu, Radhika merasa bahwa perhitungan yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai tidaklah masuk akal.

Namun, setelah mendapat penjelasan dari Bea Cukai, diketahui bahwa besaran bea masuk yang tinggi tersebut disebabkan oleh sanksi denda yang dikenakan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara nilai barang yang disampaikan oleh PJT (DHL) dengan nilai aslinya. Meskipun DHL memberikan informasi nilai pabean sebesar 35,37 dolar AS atau sekitar Rp562.736, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai, nilai pabean yang sebenarnya adalah 553,61 dolar AS atau sekitar Rp8.807.935.

Dari sini, terlihat bahwa perbedaan nilai pabean tersebut menyebabkan ketidaksesuaian dalam perhitungan bea masuk dan akhirnya dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Penjelasan dari Bea Cukai melalui media sosialnya menjelaskan bahwa besaran sanksi administrasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 Tahun 2023 pasal 28 ayat 3.

Meskipun demikian, beberapa pihak, seperti Esther Sri Astuti dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) dan Prianto Budi Saptono dari Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), menilai bahwa besaran bea masuk dan pajak impor yang harus dibayar oleh Radhika tidaklah masuk akal. Esther Sri Astuti menjelaskan bahwa secara teori ekonomi internasional, cukai dikenakan sebagai bentuk barrier untuk memasukkan barang ke Indonesia dengan tujuan menaikkan penerimaan negara, melindungi industri dalam negeri, dan mengatur perilaku masyarakat.

Namun, Prianto Budi Saptono menegaskan bahwa aturan bea masuk yang tinggi dan sanksi administrasi yang besar telah diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan dan peraturan turunannya. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi fakta bahwa besaran bea masuk yang harus dibayar oleh Radhika jauh melebihi nilai sepatu yang dibelinya. Prianto juga menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan impor barang dan memastikan bahwa nilai yang dilaporkan sesuai dengan nilai sebenarnya untuk menghindari sanksi administrasi.

Dari penjelasan yang diberikan oleh berbagai pihak, terlihat bahwa peristiwa ini menyoroti kompleksitas dalam proses impor barang dan penetapan bea masuk yang sering kali tidak dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat umum. Meskipun aturan dan ketentuan sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Kepabeanan dan peraturan turunannya, tetapi masih terdapat ketidaksesuaian antara nilai yang dilaporkan dengan nilai sebenarnya yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan bagi para importir.

Dalam lingkup ini, penting bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan impor untuk mengambil langkah lebih hati-hati dalam menyampaikan nilai barang yang diimpor dan memverifikasi bahwa segala proses impor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bea Cukai pun memberikan arahan kepada publik agar aktivitas belanja daring dari luar negeri dapat dijalankan dengan aman tanpa risiko terkena sanksi administrasi. Salah satu langkah yang ditekankan adalah memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada penyedia jasa pengiriman terkait impor barang kiriman. Dengan cara tersebut, diharapkan dapat terhindar dari potensi terkena sanksi administrasi yang dapat menghambat proses impor dan memperpanjang waktu yang diperlukan untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Dalam konteks impor, kehati-hatian dalam melaporkan nilai barang yang diimpor menjadi krusial mengingat implikasi yang dapat timbul akibat ketidaksesuaian antara nilai yang dilaporkan dengan nilai sebenarnya. Pemahaman akan aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prosedur impor yang harus diikuti, menjadi landasan utama dalam menjalankan kegiatan impor secara efisien dan tanpa hambatan. Selain itu, keterbukaan dalam memberikan informasi kepada pihak terkait, seperti Bea Cukai, juga menjadi kunci dalam memastikan keberlangsungan proses impor yang lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Bea Cukai sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan impor, memberikan saran kepada masyarakat agar melakukan belanja daring dari luar negeri dengan cermat dan hati-hati. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada pihak penyedia jasa pengiriman terkait nilai barang impor. Langkah ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam perhitungan bea masuk dan pajak impor yang dapat berujung pada sanksi administrasi yang merugikan.

Dengan adanya informasi yang jelas dan akurat mengenai nilai barang impor, diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau ketidakcocokan data antara yang dilaporkan dengan yang sebenarnya. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung kelancaran proses impor secara keseluruhan, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mengalami hambatan atau masalah yang tidak diinginkan. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa proses impor barang dapat berjalan dengan efisien dan efektif, tanpa mengalami penundaan atau kesulitan yang tidak perlu.

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam melaporkan nilai barang impor menjadi kunci dalam memastikan keberlangsungan aktivitas impor yang lancar dan tanpa hambatan. Oleh karena itu, para pelaku bisnis atau individu yang terlibat dalam kegiatan impor harus memahami betul aturan dan regulasi yang berlaku serta berkomitmen untuk mematuhi setiap prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih transparan dan terpercaya, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan dan kemajuan ekonomi secara keseluruhan. ***

*) Penulis merupakan Dosen UNTAG Banyuwangi

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)