Penulisan Ulang Sejarah: Waspada Pengaburan dan Penguburan Sejarah

Oleh: Alfiah, S.Si
datariau.com
324 view
Penulisan Ulang Sejarah: Waspada Pengaburan dan Penguburan Sejarah

DATARIAU.COM - Jas Merah. JAngan Sekali-kali Melupakan Sejarah. Demikian kata-kata bijak dari Bung Karno terkait sejarah. Sejarah adalah masa lalu yang seharusnya menjadi pelajaran bagi orang yang berakal. Sejarah yang baik akan menjadi penyemangat dan motivasi bagi generasi setelahnya. Sementara sejarah yang buruk akan menjadi pelajaran berharga dan guru yang baik agar generasi setelahnya bisa terus berbenah.

Demikian pentingnya sejarah sampai-sampai Allah Subahanahu wa Ta'ala memberikan nama satu surah dalam Al-Qur'an, Surah Al Qashas (Kisah-kisah). Namun, berbeda dengan Al Qur'an yang merupakan Wahyu Allah, sejarah, terutama penulisan sejarah, kerap mengandung masalah. Bisa dikatakan bahwa sejarah adalah realitas tangan kedua yang sangat tergantung siapa yang menuliskannya, juga atas dasar kepentingan apa sejarah itu ditulis. Di sinilah titik kritisnya. Demi memuluskan kepentingan politik penguasa, 'kejahatan' penulisan sejarah selalu terjadi.

Setidaknya ada dua 'kejahatan' penulisan sejarah yang sering dilakukan oleh para penulis sejarah yang telah dipesan oleh oligarki yang sedang berkuasa. Pertama: Penguburan sejarah. Penguburan sejarah adalah tindakan menghilangkan penulisan satu atau beberapa peristiwa sejarah. Peristiwanya ada, tetapi tidak pernah ditulis dalam sejarah. Contoh adalah tentang Resolusi Jihad. Jika sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia ditulis secara jujur, harusnya terungkap jelas peran besar para santri yang tergabung dalam Hizbullah dan para kiai yang tergabung dalam Sabilillah dalam masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terutama adalah peran KH Hasyim Asy'ari saat mengeluarkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 untuk melawan penjajahan Belanda.

Termasuk penguburan sejarah adalah tidak ditulisnya perjuangan Kesultanan Riau Lingga, yang kini masyarakatnya, Rempang, terancam terusir dari tanah leluhurnya. Padahal Rempang adalah kepingan mutiara sejahtera yang sungguh tega untuk dilupakan. Tokoh masyarakat Rempang, Khazaini KS mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Rempang sudah eksis dari tahun 1834. Masyarakat Melayu sudah tinggal dan beranak pinak di Rempang, termasuk Pulau Galang dan Bulang, sejak lebih dari 300 tahun lalu.

Alzaini menyebut peristiwa penting dalam kitab Tuhfat An-Nafis karya pahlawan nasional Raja Ali Haji yang ditulis dalam Bahasa Melayu Arab pada tahun 1885, dan diterbitkan pertama kali pada 1890. Ternyata dalam Kitab itu disebutkan pada masa perang Riau I (1782-1784) melawan Belanda, penduduk yang ada di Rempang menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah, kakek Raja Ali Haji. Kemudian, dalam Perang Riau II (1784-1787), mereka di bawah pimpinan Sultan Mahmud Riayat Syah, ikut berjuang melawan Belanda.

Sultan Mahmud Riayat Syah kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Daik-Lingga pada 1787. Pada saat itu Pulau Rempang, Galang dan Bulang dijadikan basis pertahanan terbesar dari Kesultanan Riau Lingga yang dipimpin oleh Engku Muda Muhammad, dan Panglima Raman. Keduanya diangkat langsung oleh Sultan Mahmud.

Alzaini juga menjelaskan kuatnya basis pertahanan pasukan di Pulau Rempang, Galang dan Bulang, menjadikan pasukan Belanda dan Inggris tidak berani memasuki wilayah Kesultanan Riau Lingga. Pada Perang Riau I dan Riau II, nenek moyang penduduk Rempang disebut sebagai Pasukan Pertikaman Kesultanan, semacam pasukan elite. Jadi anak cucu prajurit itulah yang sampai saat ini mendiami Pulau Rempang, Galang dan Bulang secara turun temurun. Kini yang jadi pertanyaan, apakah sejarah Kesultanan Riau Lingga akan ditulis secara jujur dalam proyek penulisan ulang sejarah dengan 'tone positif' yang menelan biaya 9 miliar?

Kejahatan yang kedua dalam penulisan sejarah adalah pengaburan peristiwa sejarah. Peristiwa sejarahnya ada, ditulis juga dalam sejarah, tetapi ditulis dengan tidak sebenarnya. Contohnya bagaimana sejarah tonggak dan hari Kebangkitan Nasional ditulis. Jika sejarah mencatat secara jujur, seharusnya bukan berdirinya Boedi Oetomo cikal bakal Kebangkitan Nasional, melainkan Syarikat Islam (SI), yang merupakan pengembangan dari Syarikat Dagang Islam (SDI). SI-lah yang seharusnya disebut sebagai cikal bakal kesadaran nasional melawan penjajah. Ini ditandai dengan keberadaannya di lebih dari 18 wilayah di Indonesia dan tujuannya melawan penjajah Belanda. Sementara Boedi Oetomo hanya perkumpulan kecil, sangat elitis, rasis serta sama sekali tidak memiliki spirit perlawanan terhadap Belanda.

Termasuk pengaburan dan penguburan sejarah adalah bagaimana sejarah Raden Ajeng Kartini ditulis. Raden Ajeng Kartini sering dijadikan ikon perjuangan emansipasi wanita. Namun yang sering dilupakan /tidak diketahui adalah bahwa RA Kartini adalah seorang santri. Kartini kecil belajar mengaji dengan Kyiai Sholeh Darat (KH Muhammad Sholeh bin Umar). Perjuangan untuk mengangkat derajat perempuan dimulai dari pemahaman agama dan ilmu pengetahuan. Mbah Sholeh Darat-lah yang mampu membuka wawasan Islam Kartini, dan beliau menghadiahi Tafsir Faidhur Rahman.

Inspirasi perjuangan dan kebangkitan didapatkan RA Kartini ketika belajar tafsir Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 257.

Artinya: "Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

'Minazzhulumati ilannuur' artinya dari kegelapan menuju cahaya. Dalam bahasa Belanda "Door duisternis tot licht". Kemudian diterjemahkan Armin Pane menjadi habis gelap terbitlah terang. Yang jadi pertanyaan apakah dalam penulisan ulang sejarah yang memakan anggaran 9 miliar, nama KH Sholeh Darat disebut dalam penulisan sejarah RA Kartini? Apalagi dengan embel-embel 'tone positif' dan ditulis sampai masa pemerintahan Jokowi yang orangnya saja masih hidup, apakah nanti juga akan ditulis secara positif padahal realitasnya, pemerintahan Jokowi mewariskan utang dan penderitaaan yang siapa lagi menanggungnya kalau bukan rakyat. Wallahu alam bi ash shawab.***

Tag:Sejarah
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)