DATARIAU.COM - Etika administrasi publik memiliki dua pengertian, pertama sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau pedoman bagi tindakan manusia dalam organisasi. Kedua, sebagai bidang kajian yang membahas tentang prinsip-prinsip etika (moral) yang melandasi tindakan aparatur birokrasi pemerintahan, khususnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Pentingnya etika karena perilaku birokrasi tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga masyarakat luas. Dalam mewujudkan good governance, etika sebagai bagian dari disiplin ilmu administrasi publik yang mempunyai peran penting, karena good governance mengandung makna adanya nilai-nilai moral yang harus diwujud.
Dalam etika administrasi publik terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penerapan-penerapan etika, seorang administrator publik akan dapat membentuk moral yang baik dan melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat. Masalah etika dalam administrasi publik menunjukkan kurangnya perhtian atau dikesampingkannya etika dalam praktek penyelenggaraan administrasi publik.
Padahal etika merupakan salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi dan aktor administrasi publik, karena nilai-nilai moral itu terdapat dalam seluruh proses kegiatan administasi publik. Mulai dari rancangan struktur organisasi, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan serta pelaksanaan pelayanan publik sarat dengan nilai-nilai etis.
Masalah etika dalam birokrasi menjadi keprihatinan (concern) yang sangat besar, karena perilaku birokrasi mempengaruhi bukan hanya dirinya, tetapi masyarakat banyak. Menurut Mustopadidjaja upaya untuk mewujudkan good governance hanya dapat dilakuakan apabila terjadi keseimbangan (alligment) peran-peran kekuasaan yang dimainkan oleh setiap unsur yang ada dalam governance. State, sebagai unsur pertama memainkan peran menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam governance.
Private sector unsur kedua, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. Dan, Society unsur ketiga, berperan menciptakan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Dengan menerapkan etika administrasi publik dengan cara yang paling optimal, akan dimungkinkan untuk mempromosikan kinerja pemerintahan yang baik yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas kedinasannya, para pemimpin negara harus memiliki nilai moral tersendiri, terutama dalam tata krama, kesopanan, nilai dan standar yang berkaitan dengan peraturan internal, dan mereka harus memiliki perilaku yang baik, karena jika setiap publik manejer yang tidak memiliki nilai moral yang baik akan berpengaruh pada kinerja dan profesionalisme akan dipertanyakan. Sistem yang baik harus memiliki nilai kelembagaan, menghindari masalah kecurangan seperti kasus korupsi pejabat yang meluas.
Pelanggaran ettika dan etika tetap, mulai dari kontruksi, implementasi, hingga evaluasi, sangat tidak seimbang demi kepentingan tertentu. Proses pelaksanaan good governance masih memiliki penyimpangan, semua dengan tampilan ketidakadilan, kurangnya transparansi, kurangnya umpan balik, kurangnya partisipasi, kurangnya akuntabilitas, dan lain-lain. Semua pertanyaan diatas menunjukan bahwa etika administrasi belum berperan besar dalam membantu terciptanya pelayanan yang diharapkan masyarakat dan etika belum menjadi prinsip yang dipahami dengan baik oleh lembaga penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, etika administrasi publik memegang penting dalam pelaksanaan good governance.
Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seangat penting dalam kinerja pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur negara. Mmemang pemerintah merancang konsep prinsip good governance untuk meningkatkan kemampuan mengubah aparatur administrasi untuk memberikan pelayanan yang lebh baik, sedangkan pelayanan publik masih dipandang sebagai aparatur administrasi yang lamban, tidak profesional dan mahal.
Tanpa adanya penerapan nilai-nilai etika yang jelas, pelaksanaan good governance tidak akan berjalan dengan baik. Etika adminstrasi publik memiliki peran yang penting dalam rangka mewujudkan good governance. Peran etika administrasi publik dalam mewujudkan good governance adalah melalui pelaksanaan berbagai aturan-aturan ideal yang tertulis maupun tidak tertulis baik yang bersumber dari pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan peraturan lainnya yang terkait dengan etika.
Berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pencapaian good governance menunjukkan bahwa proses pelaksanaan administrasi publik mengalami kemunduran etika sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebakan oleh adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan tugas dan kewajiban dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya. Berbagai permasalahan yang muncul seperti hal kasus korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya hal tersebut terjadi akibat kurang diperhatikannya nilai-nilai etika oleh aparatur dalam menjalankan tugasnya. Sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan bangsa.
Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai dengan adanya perbaikan-perbaikan perilaku aparatur dan menanamkan nilai-nilai etika didalamnya. Agar good governance dapat terlaksana sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
