Menciptakan Kebijakan Sawit yang Berkeadilan

Admin
509 view
Menciptakan Kebijakan Sawit yang Berkeadilan
Merlia Rahma Yani, S.IP., M.Si.

DATARIAU.COM - Sawit merupakan komoditas andalan dalam perkebunan dan industri di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Produksi minyak sawit Indonesia menempati posisi nomor satu di dunia sekitar 35 Juta ton (54%) dari total 64 Juta ton produksi minyak sawit dunia. Daerah produksi utama sawit di Indonesia adalah Pulau Sumatera Kalimantan dan Papua.

Minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) yang berasal dari pengolahan Tandan Buah Sawit (TBS ) dan produk turunannya berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Minyak goreng yang berasal dari olahan minyak sawit menjadi salah satu bahan pokok pangan hampir setiap keluarga di Indonesia. Kenaikan harga minyak goreng sawit yang terjadi sejak bulan Oktober 2021 dan puncaknya bulan April 2022 dengan kenaikan harga 73,4 % dari harga bulan yang sama tahun 2021.

Kenaikan harga yang sangat tinggi ini berdampak signifikan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Indonesia bahkan mengeluarkan kebijakan pencabutan Harga Tertinggi Eceran (HET) minyak goreng curah dari Rp 11.500 per liter menjadi Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per liter berdasarkan Permendag Nomor 11/2022 yang berlaku 16 Maret 2022. Berbagai dugaan muncul menjadi penyebab kenaikan harga minyak goreng. Dugaan tersebut antara lain adanya mafia dalam perdagangan minyak goreng, perbedaan Domestic Market Obligation (DMO) yang dilaporkan dengan realisasinya.

Selanjutnya pemerintah Indonesia melakukan pelarangan ekspor produk turunan CPO (produk minyak goreng dan Refind, Bleached, Deodorized (RBD) Palm Olein) pada 28 April 2022 dan pelarang dicabut kembali pada 23 Mei 2022. Pencabutan larang ekspor berdasarkan pertimbangan banyak hal mulai dari kepentingan petani sawit, pekerja dan pelaku industri sawit.

Pengambilan kebijakan merupkan hal yang sangat penting dalam bernegara. Pengambilan kebijakan yang baik harus mengedapan berbagai macam pilihan strategi dan kepentingan. Pilihan strategi diperlukan dalam upaya mengatasi secara cepat dalam hal ini pemerintah merespon dengan meluncurkan produk terbaru melalui minyak goreng curah di pasar untuk mengatasi kelangkaan kebutuhan. Dalam jangka panjang perlu mempertimbangkan berbagai kepentingan dalam mengatasi hal ini.

Dalam suatu sisi pemerintah harus sanggup melindungi petani sawit agar harga TBS tetap stabil di pasaran. Hal lain yang sangat signifikan adalah kepentingan perusahaan pengolah TBS juga perlu diperhatikan. Keseimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait sawit akan menjamin keadilan dalam mensinergikan kepentingan kedua belah pihak yaitu petani dan pelaku industri sehingga akan menciptakan kesejahteraan secara umum. (***)

Penulis: Merlia Rahma Yani, S.IP., M.Si (Dosen Administrasi Bisnis Internasional Politeknik Kampar)

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)