DATARIAU.COM - Infrastruktur negara berupa jalan adalah hal penting untuk dikerjakan. Jalan adalah akses yang menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain. Lancarnya segala urusan baik hal logistik maupun non logistik juga tergantung dari kondisi jalan yang ada. Namun, apa jadinya bila jalan yang menjadi penghubung antar daerah tersebut tidak tertangani dengan benar?
Faktanya di sejumlah wilayah di Indonesia masih banyak infrastruktur jalan yang kondisinya sungguh memprihatinkan. Tak hanya wilayah pelosok, bahkan setingkat jalan kota pun banyak penggunanya yang terperosok.
Seperti halnya yang terjadi di Jalan Dharma Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Kondisi jalan yang rusak parah mengancam keselamatan pengguna jalan. Kerusakan jalan menurut warga setempat adalah akibat dari buruknya drainase yang ada. Kemudian perbaikan jalan yang tambal sulam bukannya memperbaiki keadaan justru membuat jalan semakin rusak (RiauOnline.co.id, 21/11/2024).
Di Jalan Teropong Kelurahan Sidomulyo Barat, Pekanbaru, pada tahun 2023 lalu bahkan masyarakat pernah swadaya untuk semenisasi mandiri jalan sepanjang 50 meter dari target 400 meter. Hal ini bukan karena masyarakat Teropong tergolong mampu. Namun karena tak kunjung ada perhatian serius dari pemerintah setempat.
Bila di bagian kota saja jalan seperti di atas, lalu bagaimana dengan jalan di daerah? Dua orang bidan terpaksa naik alat berat berupa Vibro Roller di Kecamatan Kuok, Kampar, saat akan ke Posyandu untuk memeriksa ibu hamil di Desa Bukit Melintang. Jalan yang berlumpur akibat diguyur hujan deras membuat sejumlah pengguna jalan tidak bisa melewati akses jalan dengan kendaraan biasa. Bukan hanya di Kampar, sebenarnya masih banyak jalan-jalan di lain kabupaten yang bernasib sama.
Siapa yang tak pernah mendengar kisruh soal infrastruktur jalan di Lampung. Kasus viral tahun 2023 kemarin pasca seorang TikTokers asal Lampung mengunggah keresahannya di akun media sosialnya. Dalam videonya ia menceritakan kondisi jalanan di Provinsi Lampung. Kerusakan hampir merata di setiap wilayah baik daerah pelosok bahkan di pusat ibukota provinsi sekalipun. Setelah menimbulkan kegaduhan, barulah jalan diperbaiki sedikit demi sedikit oleh pemerintah setempat.
Ibarat pembuluh darah, jalan adalah saluran yang membawa seluruh kebutuhan pokok hidup manusia. Perlakuan yang salah mengakibatkan tersumbatnya saluran pembuluh darah hingga mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit. Begitu pula dengan jalan umum. Bila kondisinya rusak maka banyak pula urusan kehidupan yang lain menjadi terkendala, terutama urusan perekonomian.
Keadaan ini diperparah lagi dengan dukungan dari sistem yang dipakai membuat mental korupsi tumbuh subur. Pejabat terkait dalam hal ini banyak yang tidak menjalankan amanahnya dengan benar. Terkadang justru fasilitas jalan digunakan sebagai alat kampanye terselubung pada saat Pileg.
Perhatikan saja, bila jangka waktu Pileg kian dekat, makin banyak jalan-jalan yang diperbaiki dengan cara semenisasi atas nama caleg yang sebenarnya masih menjabat sebagai anggota legislatif. Padahal dana yang dipakai memang dana yang dialokasikan pemerintah untuk perbaikan jalan tertentu. Namun hal ini seringnya dicaplok atas nama pribadi. Harapannya tentu saja agar meraih suara masyarakat setempat menjadi kantong suara dalam ajang Pileg.
Adapun pembiayaan fasilitas umum seperti jalan, diambil negara dari sumber pajak atau utang berupa saham. Pajak yang sumbernya adalah uang rakyat, lalu diputar kembali untuk kepentingan rakyat. Jalan tol yang dibangun negara juga bukan atas kepentingan rakyat. Akan tetapi karena di proyek tol tersebut terdapat keuntungan yang besar dengan skema saham dari asing, negara mati-matian membangunnya meski harus bergulat dengan masalah ganti rugi tanah dengan rakyatnya sendiri.
Sedangkan rakyat di jalan tol wajib bayar saat menggunakan fasilitas tersebut. Ini berarti rakyatlah yang membiayai kebutuhannya sendiri, atau atas swadaya masyarakat. Lalu apa fungsi negara?
Para pemimpin yang dipilih tiap lima tahun sekali justru dipilih rakyat untuk mengurusi urusan rakyat, melayani setiap kebutuhan rakyat. Namun kenyataannya hanya berfungsi sebagai fasilitator dan regulator, sementara pembiayaan tetap sumbernya dari kantong rakyat.
Padahal kekayaan alam Indonesia begitu luas merata hampir di semua daerah. Tidak mungkin kekayaan minyak bumi dan minyak sawit di Riau tidak mampu membenahi infrastruktur jalan yang ada di setiap pelosok Riau ini misalnya.
Sama halnya dengan provinsi yang lainnya. Namun sayang kekayaan ini ternyata hanya tinggal kebanggaan bagi rakyat. Karena faktanya kekayaan negeri ini justru dikuras pihak asing dan aseng.
Negeri ini belum memiliki kedaulatan seutuhnya bahkan untuk memiliki dan mengolah kekayaan alamnya sendiri. Inilah fakta negara hari ini. Kapitalisme membuat kedaulatan negeri pribumi diperbudak oleh intervensi negara adidaya. Bukan hanya soal politik dan hukumnya, namun juga kekayaan alamnya dikangkangi oleh sang adidaya. Ujung-ujungnya yang menanggung derita adalah rakyat melalui pungutan pajak dan beban utang luar negeri.
Dalam perspektif kepemimpinan Islam, negara memiliki peran sebagai pelayan kepentingan rakyat. Fasilitas umum adalah salah satu kewajiban negara yang mesti ditunaikan, seperti halnya jalan umum.
Pembangunan serta perawatannya ada di tangan negara. Pembiayaannya adalah hak yang dipatenkan negara dalam anggaran baitul maal yaitu anggaran yang memang wajib ada pengalokasiannya. Sumber pendapatan negara untuk fasilitas umum diambil dari harta milik umum berupa kekayaan alam negeri kaum muslimin.
"Kaum muslim berserikat atas tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Daud dan Ahmad).
Andaipun kas negara kosong, negara diperbolehkan memungut pajak yang bersifat sementara dari para hartawan. Dan saat kas negara kembali ada, maka pajak pun ditiadakan. Pajak adalah solusi paling terakhir dan sifatnya darurat, bukan menjadi pendapatan utama seperti negara hari ini.
Dari segi personalitas, pemimpin akan bertanggungjawab atas kepemimpinannya di hadapan Allah kelak. Urusan pemimpin tidak hanya sampai di dunia saja.
"Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggunjawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR.Bukhari: 2278).
Maka dari itu, untuk melahirkan negara yang kuat dan tangguh bukan hanya butuh pemimpin cerdas dan amanah, namun juga dibutuhkan sistem kepemimpinan yang benar-benar memanusiakan rakyatnya.
Sudah semestinya sistem kapitalisme hari ini dicampakkan, karena sudah jutaan bukti bicara tentang derita dan air mata rakyat. Tidak ada manusia yang boleh diperbudak hari ini. Sebab Islam datang salah satunya adalah untuk menghapus perbudakan, termasuk perbudakan sistem alias penjajahan. Wallahu a'lam bishowab.***
