DATARIAU.COM - Menakutkan dan mengerikan. Nampaknya kata itulah yang sangat cocok untuk menggambarkan betapa covid-19 ini tak henti terus menghantui setiap negeri. Kehadirannya sejak Maret lalu di tanah air pelak membuat masyarakat takut tertulari virus yang belum juga ditemukan vaksinnya sampai saat ini. Covid-19 tak hanya menghantui masyarakat. Namun, kehadirannya melumpuh berbagai sektor kehidupan, termasuk diantaranya adalah dunia pendidikan.
Sejak hadirnya Covid-19 di Indonesia, dunia pendidikan di negeri yang kita cintai ini dari waktu ke waktu belum jua menunjukkan peningkatan yang berarti. Malah yang ada seabrek masalah datang silih berganti, namun belum jua kunjung mendapati solusi. Padahal, pendidikan adalah hak mendasar bagi seluruh rakyat yang harus mendapat perhatian serius dari negara.
Kegiatan pembelajaran daring atau online sebagai kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim pada 24 Maret 2020 dapat mengamputasi pendidikan anak negeri.
Pasalnya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) ini tidak bisa diterapkan di daerah-daerah terpencil dan terisolir seperti yang dialami oleh warga kampung Todang Ili Gai, Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT. Sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, kehidupan kampung Todang memang masih jauh dari semua akses baik listrik, jalan hingga telekomunikasi. (DataRiau.com)
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang seharusnya dilakukan tatap muka di sekolah, kini tak lagi bisa dirasakan para guru dan peserta didik demi mengurangi dampak pandemi Covid-19 ini membuat perjuangan guru lebih ekstrim lagi dalam memberikan pendidikan kepada siswanya. Bahkan ada guru yang harus berkeliling dari rumah ke rumah siswa demi memberikan pembelajaran kepada siswa. Seperti hal yang dilakukan hartono, seorang guru di SD Negeri 01 Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.
?Setiap hari, satu persatu saya datangi siswa, terutama kelas VI sebanyak 32 orang untuk memberikan pembelajaran, tapi masih ada 185 siswa kelas dibawahnya belum bisa didatangi karena waktu terbatas dan saya mendahulukan siswa yang akan ujian akhir,? ungkap Hartono. (MediaIndonesia.com)
Tidak hanya pak Hartono, Dimas seorang siswa SMP Negeri 1 Rambang juga melakukan sebuah perjuangan yang mungkin tidak banyak orang yang mau melakukannya. Setiap harinya selama proses pembelajaran daring dilakukan, selama itu pula Dimas harus datang ke sekolah untuk belajar meskipun hanya seorang diri mengikuti pelajaran dari gurunya.
Pembelajaran daring dapat terlaksana atau tidak dengan baik juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi orang tua. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terisolir tentu akan sangat sulit untuk bisa mengakses jaringan internet, apalagi kendala dari orang tua yang gagap teknologi. Maka hal ini akan memperburuk keadaan.
Tidak hanya itu, bagi masyarakat perkotaan sekalipun, kondisi ekonomi masyarakat yang masih di bawah standar ini juga akan mempengaruhi pembelajaran daring yang diterapkan pemerintah. Hal ini disebabkan karena banyak dari orang tua yang kesulitan ekonomi sejak mewabahnya Covid-19 ini sehingga tidak mencukupinya keuangan orang tua siswa tersebut untuk membelikan kuota internet, bahkan handphone saja masih ada yang tidak memiliki.
Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena mengingat bahwa negeri kita yang kaya akan hasil alamnya yang melimpah. Tidak sepantasnya masih ada masyarakat yang tidak memiliki handphone, kuota internet bahkan lebih parahnya sampai ada yang tidak makan dalam sehari. Sungguh kondisi yang menyedihkan bukan?
Jika pemerintah mampu memberikan sebuah gagasan yang cemerlang untuk dunia pendidikan dalam menghadapi kondisi saat ini, seharusnya pemerintah juga mampu memberikan penerapan yang cemerlang dalam pelaksanaannya di lapangan.
Edukasi kepada masyarakat terutama ibunya yang berperan sebagai pengganti guru di sekolah. Kemudian, pemerintah juga harus dapat menyediakan sarana dan prasarana yang baik agar pembelajaran daring dapat diterapkan bagi seluruh siswa di masa pandemi Covid-19. Inilah yang menjadi PR besar bagi pemerintah. Namun demikian, fakta di lapangan berbanding terbalik. Guru, orang tua dan siswa yang harus memikirkan masalah ini dan menjadi korban dari penerapan sistem yang asasnya adalah manfaat semata.
Suatu hal yang wajar sebenarnya jika ini terjadi, mengingat bahwa kita hidup dalam sebuah sistem yang dimana keuntunganlah yang menjadi asasnya. Pemimpin tidak menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Sebaliknya, justru pembangunan jalan tol yang diperbanyak sedangkan ada rakyat yang tidak makan dan tidak bersekolah karena kesulitan ekonomi. Sungguh hal yang sangat tragis bukan?
Padahal mengayomi dan melayani umat adalah tugas dari seorang pemimpin. Menyediakan fasilitas yang cukup, memberikan biaya pendidikan yang murah bahkan gratis kepada rakyat itulah hal yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin. Konsep kepemimpinan sudah dicontohkan berabad-abad yang lalu oleh Rasulullah Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam para sahabat dan Khulafa? Al-Rasyidin dengan pijakan yang bersumber dari Al-qur?an dan hadits dalam sebuah bingkai kehidupan Islam yakni menerapkan sistem yang mengatur kehidupan dengan Islam di segala aspek kehidupan.
Dalam Islam, adanya jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat merupakan prioritas dari negara termasuk dunia pendidikan. Sudah kewajiban negara menyediakan pendidikan yang berkelas dengan memberikan fasilitas yang berkualitas. Hal ini karena Islam memandang bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan pokok bagi rakyat.
Sejak awal, Islam telah mendorong pembelajaran. Dalam kitab suci al-qur?an, Allah berulang kali menekankan pentingnya pendidikan. ?Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang telah diberi pengetahuan.? (Q.S. 20:114)
Pentingnya pendidikan dalam Islam berdasarkan pada fakta bahwa Nabi Muhammad menjadikan pendidikan sebagai bagian integral dari Islam. Nabi Muhammad mendirikan tempat pendidikan pertama di rumah Arqam bin Arqam. Tidak hanya itu, fasilitas dalam dunia pendidikan juga dicukupkan oleh Negara yang menerapkan sistem Islam seperti adanya infrastruktur pendidikan berupa gedung sekolah, laboratorium, buku-buku pelajaran, perpustakaan dan lain sebagainya.
Di samping itu, Negara juga menyediakan guru-guru yang berkualitas sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan memberikan gaji yang memadai bagi para guru sehingga para guru tidak lagi mengeluh dengan upah yang mereka terima. Sebagai contoh, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ra. pernah menggaji guru di Madinah sebanyak 15 dinar setiap bulan atau setara dengan 4.25 gram emas untuk setiap satu dinar. Sungguh nilai yang fantastis jika kita hitung dengan harga setiap 1 gram emas saat ini. Sedangkan biaya pendidikan itu diambil dari baitul mal yang merupakan pemasukan negara Islam melalui pos fa?i dan kharaj serta pos milkiyyah?amah.
Pada masa kepemimpinan sultan Nuruddin Muhammad Zanky juga mendirikan sebuah madrasah An-nuriah di Damaskus dengan fasilitas yang sangat memadai sehingga kegiatan Belajar Mengajar bisa terlaksana dengan baik dan menghasilkan generasi yang berkualitas.
Sungguh luar biasa jika sistem Islam diterapkan di Indonesia bahkan dunia, kesenjangan dan kesengsaraan rakyat tidak lagi akan menjadi masalah bagi Indonesia karena Negara akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan rakyat di seluruh aspek kehidupan dengan memanfaatkan SDA yang melimpah seperti tambang batu bara, tambang emas, migas, hutan, dan laut yang hasilnya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat.
Peningkatan mutu yang membanggakan juga akan terjadi pada sektor pendidikan dan sektor kehidupan yang lainnya. Karena Islam datang sebagi rahmat bagi seluruh alam. Wallahu?alam. (*)
*) Penulis merupakan salah seorang praktisi pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir