DATARIAU.COM - Pandemi virus Corona (Covid-19) yang melanda hampir diseluruh dunia benar-benar telah membuat luluh lantak perekonomian internasional termasuk Indonesia. Bahkan Food and Agriculture Organization (FAO) sudah mengingatkan akan adanya krisis pangan dunia. Seperti Italia dan Spanyol yang mengalami gagal panen disebabkan kesulitan memasukkan tenaga buruh tani yang biasanya didatangkan dari luar negeri serta adanya jam kerja. Padahal kedua negara itu adalah penyuplai buah-buahan terbesar di Eropa.
Ditambah lagi dengan dengan kebijakan yang dibuat oleh negara eksportir pangan yang menghentikan atau menunda ekspornya seperti Vietnam dan Thailand. Mereka mengambil kebijakan itu karena untuk menjaga cadangan pangan didalam negerinya.
Menanggapi peringatan dari organisasi dibawah naungan PBB itu, maka pada bulan April 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju akan ancaman krisis pangan dunia di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) seperti yang diprediksi oleh Food and Agriculture Organization (FAO) tersebut.
Untuk mengatasi krisis pangan yang diprediksi akan terjadi di Indonesia, Jokowi berpendapat Indonesia memerlukan lumbung pangan baru sebagai cadangan logistik untuk mengantisipasi krisis pangan.
Dalam rangka untuk mengatasi krisis pangan tersebut, Jokowi merencanakan untuk membangunan lumbung pangan nasional (food estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang ditargetkan rampung tahun 2022. Lumbung pangan pertama yang akan dibangun di lahan seluas 148 ribu hektare (Ha) ini diwacanakan pemerintah untuk menjadi solusi akan ancaman krisis pangan yang diprediksi akan terjadi.
Namun, wacana pembangunan lumbung pangan nasional ini, banyak menuai kritik. Hal ini disebabkan oleh kegagalan-kegagalan yang dituai oleh periode-periode sebelumnya. Menurut pengamat pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, rencana ini sudah pernah diinisiasikan mulai dari pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto, lalu juga di periode pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun tak berhasil. Untuk itu, banyak pihak menyangsikan jika proyek lumbung pangan ini bisa berhasil. Akan lebih baik dana yang dikucurkan untuk lumbung pangan itu, dialihkan untuk mensupport petani supaya mereka lebih produktif lagi.
"Itu yang gambut 1 juta Ha yang dibangun pak Harto tahun 1996-1997, lalu Ketapang 100 ribu Ha dimasa SBY,300 ribu Ha dimasa SBY juga di Bulungan, nggak ada ceritanya. Hanya tersisa beberapa belas Ha saja. Lalu diawal pemerintahan pak Jokowi rencana pembangunan Merauke 1,2 juta Ha. Nggak ada ceritanya sampai sekarang. Semua gagal. Dalam arti semua proyek food estate sampai detik ini gagal total," kata Dwi kepada detik.com, Sabtu (4/7/2020).
Kritik atas wacana pembangunan lumbung pangan nasional di Kalteng ini bukanlah tanpa alasan. Alasan yang pertama adalah pembangunan lumbung pangan tersebut diyakini akan memghabiskan dana yang tidak sedikit. Alasan yang ke dua, yakni membangun membangun lumbung pangan di lahan jenis rawa di Kalteng tidaklah mudah apalagi dengan ketersediaan SDM di Indonesia. Oleh sebab itu banyak pihak menyarankan agar pemerintah lebih fokus untuk mendorong program peningkatan kesejahteraan petani dibandingkan dengan mengeluarkan anggaran yang besar untuk membangun lumbung pangan.
Selain itu, penugasan kepada BUMN (PT Rajawali Nusantara Indonesia/RNI) oleh Pemerintah untuk menggarap lumbung pangan nasional ini sehingga berbasis korporasi juga mendapatkan sorotan tersendiri. Karena belum pernah ditemukan ada korporasi atau BUMN yang menanam padi. Seperti yang ada di Vietnam dan Malaysia, tidak ada korporasi yang terjun langsung ke sawah untuk menanam padi. Yang ada, penanaman padi di sawah itu dilakukan oleh para petani. Bukan korporasi. Untuk itu pemerintah diharapkan untuk lebih mengutamakan untuk optimalisasi lahan persawahan milik petani saja dibandingkan dengan membangun lumbung pangan nasional yang biayanya cukup besar.
Wabah Pandemi virus Corona (Covid-19) ini semakin membuat pemerintah gelagapan dalam menangani efek yang muncul oleh adanya wabah. Jika sebelum adanya wabah saja, pemerintah tidak mempunyai kedaulatan pangan alias banyak bergantung pada import, apalagi ketika ada wabah seperti ini? Akankah kedaulatan pangan bisa diraih melalui proyek lumbung pangan nasional?
Sejatinya Indonesia adalah negara yang sangat subur. Tongkat dilempar saja ke tanah akan tumbuh dan berbuah. Jika pemerintah mampu mengelola dengan baik, kedaulatan pangan pasti bisa diraih. Namun apalah daya, pemerintah selama ini malah menggantungkan stok pangan di dalam negeri dengan selalu import.
Akar Persoalan
Sudah menjadi rahasia umum, jika kedaulatan dan ketahanan pangan di negeri ini sangat lemah. Peran negara belum maksimal. Jika sebelum adanya wabah saja problem pangan tidak tertangani dengan baik, apalagi pada saat Pandemi seperti hari ini? Ketidaksiapan pemerintah semakin terlihat.
Kelalaian negara membangun ketahan dan kedaulatan pangan terlihat dari masih bergantungnya sejumlah komoditas pada import, diantaranya beras, gula, kedelai, daging dan sebagainya. Namun karena adanya wabah pandemi seperti ini, aktivitas import menjadi terganggu karena adanya lock down di beberapa negara eksportir.
Hal ini diperparah dengan adanya panic buying sebagian masyarakat disebabkan adanya informasi yang tidak valid. Selain itu ditambah dengan permainan para spekulan yang memanfaatkan situasi dengan melakukan aktivitas penimbunan. Sehingga kelangkaan terjadi di pasaran.
Belum lagi berbicara distribusi. Diakui pula bahwa sistem logistik pangan kita tidak memadai. Lemahnya negara pada aspek logistik juga memberikan kontribusi pada mahalnya biaya pengiriman dan tidak meratanya penyebaran pangan ke seluruh wilayah dikarenakan minimnya infrastruktur yang ada. Akibatnya harga cenderung tidak terkendali karena adanya permainan spekulan dan bermainnya kartel pangan. inilah akar persoalan krisis pangan yang mengancam negeri ini.
Selain itu sistem ekonomi kapitalisme telah melegalkan kapitalisasi pengelolaan pangan sehingga korporasi bisa menguasai mayoritas rantai pasok pangan. Sementara pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator saja yang tugasnya hanya membuat kebijakan yang notabene menguntungkan korporasi yang ada.
Sehingga ketika solusinya adalah pembangunan lumbung pangan nasional, hal itu bukanlah solusi mendasar namun hanya solusi praktis jangka pendek, selain itu juga akan menyedot biaya yang tidak sedikit.
Solusi Hakiki
Ketika sistem kapitalisme hari ini tidak cukup mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan termasuk krisis pangan yang akan terjadi pasca wabah, seharusnya membuat kaum muslimin menyadari bahwa kita membutuhkan sebuah sistem baru yang bisa menjadi problem solver atas seluruh problematika kehidupan termasuk menyelesaikan krisis pangan yang mengintai kita saat ini. Sebuah sistem yang bukan hanya menyelamatkan Indonesia tetapi juga seluruh umat manusia dimuka bumi.
Sistem Islam, adalah satu-satunya harapan umat. Landasan sistem ini adalah landasan Wahyu Allah SWT sang pembuat jagad raya ini yang diwahyukan kepada Rasulullah nabi Muhammad SAW. Sistem ekonomi Islam dengan segala perangkatnya dipastikan bisa menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan dalam negeri.
Solusi Islam pada saat menghadapi wabah dimulai dengan melakukan lock down untuk wilayah yang terkena wabah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang tidak terkena wabah bisa tetap sehat dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya termasuk aktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan. Dengan demikian pasokan pangan untuk kebutuhan didalam negeri tetap aman.
Selain itu sistem islam akan mendorong pemanfaatan tanah-tanah mati yang belum tergarap. Islam menjadikan orang yang menggarap atau menghidupkan tanah mati yang belum ada pemiliknya, sebagai pemilik lahan tersebut.
Rosulullah SAW bersabda: "Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya," (HR Ahmad, at-Tirmidzi dan Abu Dawud).
Dari hadist di atas, islam telah menjamin agar setiap orang mempunyai hak untuk memiliki lahan pertanian tanpa harus mengeluarkan modal atas tanah mati yang belum dimiliki seseorang. Dengan begitu swasembada pangan akan mudah terealisasi. Karena semua lahan akan produktif, tidak ada yang menganggur.
Disamping itu, islam juga menjamin para petani yang tidak memiliki modal untuk menggarap sawah dan ladangnya dengan memberikan bantuan berupa bantuan modal cuma-cuma atau pinjaman tanpa bunga.
Sedangkan untuk menjaga harga pangan di pasar tetap stabil, islam mengharamkan adanya penimbunan dan kartel. Pangan harus terdistribusi dengan adil ditengah masyarakat. Tidak boleh ada pedagang nakal yang melakukan penimbunan untuk meraup keuntungan individu semata.
Begitulah pengaturan sistem islam terkait dengan penanganan masalah pangan. Syariat islam menjamin bahwa seluruh individu rakyat harus mendapatkan pangan ini supaya terjamin kehidupannya baik itu muslim maupun non muslim. (*)
Wallahu a?lam bishshowab.
