PEKANBARU, datariau.com - Sedikitnya 70 warga dua desa dari Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Rokan Hilir (Rohil) menggelar jumpa pers di Hotel Rauda Pekanbaru, Senin (5/9/2016). Mereka didampingi staf legal PT Andika Pratama Sawit Lestari (APSL) Novalina Sirait selaku perwakilan perusahaan yang menjadi mitra masyarakat.
Jumpa pers terkait dugaan penyenderaan yang mereka lakukan terhadap tujuh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK).
Ketujuh PPNS ini menurut Menteri LHK Siti Nurbaya disandera oleh oknum masyarakat yang diprovokasi oleh perusahaan saat melakukan penyegelan, dan penancapan papan segel KLHK di areal bekas terbakar, perkebunan kelapa sawit warga.
Maka puluhan masyarakat di dua desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir ini menggelar jumpa pers di Pekanbaru terkait dugaan penyanderaan tujuh orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jumat pekan lalu.
"Kami tidak ada melakukan penyanderaan. Maksud kami hanya sekadar ingin bertanya tentang status lahan yang diajukan untuk dikelola oleh masyarakat kami di sini. Kalau apa yang kami lakukan salah menurut hukum, lewat kawan wartawan kami menyampaikan permintaan maaf kepada Ibu Menteri (Siti Nurbaya, Red)," kata Jefriman, Ketua Badan Pemberdayaan Desa (BPBD) Desa Bonai, Rohul.
Dia lalu memaparkan kronologis kejadian saat itu, masyarakat melihat kedatangan beberapa orang yang terakhir diketahui dari PPNS Kemen-LHK. Semula karena mereka masuk ke desa mereka tanpa didampingi perwakilan pemerintah kabupaten, warga masyarakat menjadi curiga.
Apalagi begitu datang, mereka langsung melakukan penyegelan dan memasang pancang. Warga yang melihat itu secara spontanitas mendekati dan bertanya.
Setelah pacang dipasang, warga tidak ada paksa petugas tadi mencabut dan membongkar peralatan yang mereka bawa.
"Tetapi mereka menawarkan kepada kami, kalau bapak-bapak keberatan akan dihapus (foto-foto pemasangan pancang dan penyegelan tadi, Red)," katanya menirukan ucapan staf Kemen-LHK.
Namun yang terjadi kemudian, kata Jefriman, justru mereka menyerahkan sendiri data yang telah mereka kumpulkan dan mencabut plang penyegelan tadi.
Tanah Leluhur
Terkait areal perkebunan yang terbakar dan yang mereka kelola, Jefriman menyebutkan jika lahan itu merupakan lahan milik mereka turun temurun. Perusahaan, yakni PT APSL, menurut mereka, dimintakan untuk mengelola lahan yang mereka miliki.
Pengelolaan lahan tersebut dilakukan untuk menyambung kehidupan dari hasil perkebunan. Selama ini mereka di desa tersebut hanya mengandalkan penghidupan dari hasil bercocok tanam.
"Satu-satunya usaha kami dengan membangun kebun di atas tanah suku ninik mamak, yang hasilnya akan dibagikan kepada anak keponakan," katanya.
Api menurut mereka berasal dari luar areal perkebunan, yang menjalar dibawa angin, sehingga perkebunan terbakar, dan gagal panen.
"Bapak Angkat"
Hal senada diungkapkan Ajirnarudin, Ketua Kelompok Tani MelayuTerpadu (KTMT). Kelompok tani ini berada di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Masyarak di sini juga bekerja sama dengan PT APSL selaku "bapak angkat".
Lahan yang mereka kelola dengan sistem bapak angkat itu berada di atas lahan 3.300 hektare.
"Sawit kami kini ada yang berumur 4 tahun, mulai berbuah. Ada yang umur 2 tahun, 3, dan setahun. Namum musibah datang menimpa. Pada 22 Agustus 2016 lalu, kebun yang kami bangun 3.300 haktare dimasuki api," ungkapnya.
Ajirnarudin menyebutkan, pertama dari sebelah Timur masuk kebun sebelah Barat dan ini tidak terkendali. Lalu ditemukan lagi titik api datang dari sebelah Barat kelompok. Pihaknya kewalahan memadamkan api meskipun alat pemadam kebakaran maksimal milik mereka sudah 10 unit mesin pompa air untuk pemadaman api, ditambah peralatan manual, menggunakan ember.
"Terus terang waktu itu, kami tidak bisa kendalikan. Kebun kami pun terbakar," tutupnya.
Baca juga:
