Reses Doni Saputra di Labuh Baru Timur, Warga Pertanyakan Kelanjutan Program UHC dan Kejelasan Zonasi Sekolah

datariau.com
988 view
Reses Doni Saputra di Labuh Baru Timur, Warga Pertanyakan Kelanjutan Program UHC dan Kejelasan Zonasi Sekolah
Foto: Endi
Anggtoa DPRD Pekanbaru Doni Saputra menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Sabtu (26/4/2025).

PEKANBARU, datariau.com - Anggtoa DPRD Pekanbaru dari Fraksi PAN, Doni Saputra SH MH, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses kedua masa sidang 2024/2025 di Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Sabtu (26/4/2025).

Anggota DPRD Pekanbaru Dapil 7 Payung Sekaki - Senapelan ini menjaring keluhan dan pertanyaaan masyarakat terkait masalah kesehatan hingga zonasi zekolah.

Diungkapkan Doni Saputra, sejumlah warga mempertanyakan kepastian apakah program Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan program unggulan Pemko Pekanbaru masih berjalan atau tidak.

"Warga khawatir kebanyakan mereka mendatangi rumah sakit, terus sudah mulai mempertanyakan yang seakan itu mempersulit masyarakat yang datang berobat. Jadi harapan masyarakat program UHC ini kalau bisa memang berkelanjutan karena berobat gratis hanya pakai KTP," kata Doni.

Beberapa warga juga mengadu ada yang menunggak iuran BPJS Kesehatan sehingga menghambat mereka saat mau berobat. Doni Saputra pun menyarankan warga untuk dapat mengurus surat tidak mampu dan meneruskan ke pihak BPJS jika ada yang tidak mampu membayar tunggakan.

"Ya, saya sarankan kalau ada yang tertunggak mungkin pihak BPJS memberi keringanan seperti cicilan atau bagaimana supaya warga ini mendapat dispensasi pembayaran. Intinya memberikan kemudahan dan pelayanan maksimal kemudahan. Bukannya malah mempersulit," ujarnya.

Selain persoalan kesehatan, pendidikan juga menjadi keluhan yang disampaikan masyarakat dalam Reses Doni Saputra. Diantaranya, apakah sistem PPDB tahun ajaran baru mendatang masih menerapkan sistem zonasi.

"Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ada program pemerintah pusat soal kebijakan sistem PPDB. Mungkin ada sistem cara pembagian, apakah yang zonasi tetap sekian persen, yang prestasi sekian persen dan memang yang masyarakat tempatan itu sekian persen. Jadi tidak harus jalur zonasi, wacana dari pemerintah seperti itu yang saya tahu. Ya, mudah-mudahan itu tak menyulitkan para orang tua yang mau memasukkan anaknya sekolah," jelasnya.

Doni Saputra SH MH yang duduk di Komisi III DPRD Pekanbaru bidang kesehatan dan pendidikan ini menyatakan siap membawa semua aspirasi masyarakat untuk diakomodir di Pemerintah Kota Pekanbaru. (end)

Penulis
: Endi Dwi Setyo
Editor
: Riki
Sumber
: Datariau.com
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar