Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Pekanbaru terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Target PAD Tak Tercapai

datariau.com
1.190 view
Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Pekanbaru terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Target PAD Tak Tercapai
Foto: Endi
Suasana rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Pekanbaru terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021.

PEKANBARU, datariau.com - DPRD Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru (APBD) tahun anggaran 2021, Senin (27/6/2022).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil serta Asisten I Setdako Syoffaizal dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Ada sejumlah catatan dan evaluasi yang disampaikan masing-masing Fraksi di DPRD Pekanbaru terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pekanbaru 2021.

Mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru yang tidak maksimal, hutang tunda bayar hingga pemotongan honor imam masjid paripurna oleh Pemko Pekanbaru.

Juru bicara dari Fraksi Golkar, Tarmizi Muhammad menyampaikan ada beberapa catatan penting yang disampaikan dalam Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021. Dimana, PAD Kota Pekanbaru tahun 2021 hanya terealisasi Rp 648,6 Miliar dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp1,15 Triliun.

Ia juga menyoroti jumlah PAD pada setiap OPD. Diantaranya, Dinas Perhubungan Pekanbaru hanya terealisasi sebesar Rp 647 miliar dari jumlah yang ditargetkan Rp 832 miliar.

"Permasalahan banjir yang semakin parah, meski anggaran sudah dikucurkan. Berapa jumlah anggaran yang dikucurkan Pemko Pekanbaru padahal realisasi anggaran untuk Dinas PUPR cukup besar," tutur Tarmizi.


Juru bicara Fraksi PKS, Mulyadi memberikan sejumlah catatan penting dalam paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 ini. Ia menyinggung mengenai pemotongan tukin ASN hingga honor RT RW.

Kemudian, Juru bicara dari Fraksi Hanura-NasDem, Krismat Hutagalung menekankan kepada Pemko Pekanbaru untuk memangkas kegiatan yang tidak prioritas.

Seperti menghentikan proyek multiyears, memaksimalkan target PAD tanpa memberatkan pelaku usaha serta menerapkan tata kelola keuangan yang baik.

Sementara itu, Juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat Jepta Sitohang meminta agar OPD dilingkungan Pemko agar menggali potensi PAD yang belum digali secara maksimal dan perlu diawasi secara kesinambungan.

"Kita minta ke depan, belanja APBD bisa di awal tahun. Juga persoalan pembahasan APBD sering tak tepat waktu. Kita minta juga kepada Pemko transparansi pajak, penanganan banjir dan sampah harus maksimal," ungkap Jepta.

Juru bicara dari Fraksi PDI Perjuangan, Robin Eduar menekankan kepada Pemko Pekanbaru, mulai sekarang harus menghentikan proyek multiyears, serta segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak.

"Kita minta juga, selesaikan hutang tunda bayar, bangun drainase karena berdampak banjir, bangun SMPN karena banyak masyarakat tak bisa masuk sekolah karena sistem zonasi," tegas Robin.

Halaman :
1
2
Semua
Penulis
: Endi Dwi Setyo
Editor
: Riki
Sumber
: Datariau.com
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar