PEKANBARU, datariau.com - Memasuki musim hujan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan genangan di sejumlah wilayah.
Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois SAg, meminta pemerintah tidak hanya fokus mempercepat pembangunan dan pembenahan drainase, tetapi juga memastikan seluruh peralatan, personel serta sarana pendukung penanganan banjir berada dalam kondisi siap digunakan sewaktu-waktu.
"Kalau pemetaan daerah rawan banjir sudah ada, tinggal dimaksimalkan. Ini sesuatu yang rutin, jadi perlu lebih diseriuskan," kata Rois, Senin (5/10/2026).
Menurutnya, kesiapan menghadapi banjir perlu dilakukan sebelum hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Pemerintah dinilai tidak seharusnya menunggu kondisi banjir memburuk baru kemudian melakukan pengecekan peralatan maupun mengerahkan personel.
Saat ini, Pemko Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah mempercepat pembangunan drainase di sejumlah titik yang selama ini rawan mengalami genangan.
Pembangunan drainase tersebut dilakukan di enam ruas jalan, yakni Jalan Darma Bakti, Jalan Paus, Jalan Suka Karya, Jalan Srikandi, Jalan Teratai dan Jalan Embun Pagi.
Selain membangun saluran baru, Dinas PUPR juga melakukan normalisasi terhadap drainase yang mengalami pendangkalan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas saluran dalam menampung dan mengalirkan air, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Rois mengapresiasi pengerjaan drainase yang dinilainya mulai didukung penggunaan peralatan yang lebih memadai, khususnya pada kawasan yang selama ini menjadi titik rawan genangan.
"Ini satu kemajuan. Proses pengerjaan yang dilakukan tahun ini jauh lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dulu hampir semua pengerjaan drainase menggunakan tenaga manual sehingga hasilnya kurang maksimal," jelasnya.
Meski demikian, Rois mengingatkan agar pengerjaan drainase tetap memperhatikan aktivitas masyarakat dan pelaku usaha di sekitar lokasi pekerjaan.
Menurutnya, gangguan terhadap aktivitas warga selama pembangunan merupakan konsekuensi yang perlu dikelola dengan baik. Namun, kondisi tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk menunda pekerjaan yang bertujuan mengurangi persoalan banjir dan genangan.
"Memang ada konsekuensinya. Tetapi ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan pekerjaan. Pemerintah kota harus melihat ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ia berharap pekerjaan drainase dapat diselesaikan secepat mungkin sehingga persoalan genangan dan banjir dapat ditekan tanpa terlalu lama mengganggu aktivitas warga maupun pelaku usaha.
"Di satu sisi masyarakat terbantu karena terbebas dari air tergenang atau banjir, tetapi di sisi lain mereka juga tetap bisa berusaha," tambahnya.
Peralatan dan Personel Banjir Harus Siap
Politisi PKS tersebut juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait meningkatkan kesiapsiagaan memasuki musim hujan.
Menurut Rois, pemerintah harus memastikan seluruh peralatan penanganan banjir dapat digunakan dengan baik dan personel yang bertugas siap dikerahkan ketika dibutuhkan.
Ia menilai Pemko Pekanbaru sebenarnya telah memiliki pemetaan terhadap kawasan yang rawan banjir. Karena itu, pemetaan tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah kesiapsiagaan yang konkret.
"Jangan menunggu alatnya dicek ketika kondisi sudah parah. Harus dipersiapkan jauh-jauh hari," tegasnya.
Rois juga mendorong Pemko Pekanbaru mengoptimalkan dukungan anggaran, termasuk melalui APBD Perubahan (APBD-P) 2026 apabila diperlukan untuk memperkuat kesiapan menghadapi potensi banjir.
Pohon Rawan Tumbang Juga Perlu Diantisipasi
Selain banjir dan genangan, Rois meminta Pemko Pekanbaru mengantisipasi keberadaan pohon-pohon besar yang berpotensi tumbang ketika hujan deras disertai angin kencang.
Menurutnya, pohon tumbang dapat membahayakan pengguna jalan, rumah warga hingga jaringan listrik.
"Untuk menumbuhkan satu pohon itu perlu waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Karena itu, jangan sembarangan menebang pohon," katanya.
