PEKANBARU, datariau.com - Komisi III DPRD Pekanbaru mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru untuk mengoptimalkan sosialisasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini lantaran pendaftar seleksi PPPK Pemko Pekanbaru masih sepi peminat.
"Sebagai penyelenggara, dalam hal ini BKPSDM Kota Pekanbaru supaya informasi seleksi PPPK ini disosialisasikan. Terutama di tingkat tenaga pengajar (guru), apalagi tenaga honorernya itu jumlahnya sangat banyak, baik itu honor komite dan lain-lain itu jumlahnya sangat besar sekali," kata Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Zulkarnain, Rabu (27/9/2023).
Berdasarkan laporan dari BKPSDM Kota Pekanbaru, hingga Selasa (26/9/2023), para pelamar yang pendaftar seleksi PPPK baru 25 orang, terdiri dari 10 orang tenaga teknis, 8 orang guru dan 7 orang tenaga kesehatan.
Zulkarnain pun menekankan, informasi seleksi PPPK Pemerintah Kota Pekanbaru harus dapat disosialisasikan secara menyeluruh. Terutama, bagi tenaga pendidik (guru), tenaga kesehatan hingga tenaga teknis.
"Sebetulnya, tidaklah sulit untuk menginformasikan seleksi PPPK ini. Bisa melalui sekolah, serta dinas baik itu Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan atau bagian teknis lainnya dan administrasi itu kan sangat mudah. Yang jelas, seleksi PPPK ini harus disosialisasikan berupa imbauan-imbauan. Tak bisa hanya mengumumkan secara template atau pengumuman secara pasif, harus proaktif," jelasnya.
Ia menyebutkan, dengan adanya sosialisasi ini dinilai dapat memberikan langkah-langkah pengarahan serta petunjuk teknis (juknis) agar tidak menimbulkan salah persepsi bagi para pelamar PPPK Pemko Pekanbaru.
"Ada yang menganggap PPPK ini langsung jadi pegawai, namun demikian itu semua kan ada tahapan-tahapannya. Oleh karena itu informasi seleksi PPPK harus ada arahan dan juknisnya seperti apa," imbuhnya.
"PNS saja ada tahapannya CPNS, dan juga berapa persen kuota dan formasinya, jadi ada langkah-langkah yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga-tenaga honorer yang ada di kota Pekanbaru yang mana jumlahnya sangat besar," tambahnya.
Komisi III yang membidangi masalah ketenagakerjaan ini, menegaskan kepada Pemko Pekanbaru untuk transparan dalam seleksi penerimaan PPPK.
"Pemerintah yang menyelenggarakan PPPK ini kita ingin dilaksanakan secara transparan. Artinya, tidak ada ditutup-tutupi apalagi titipan-titipan," ucap Zulkarnain.
Politisi PPP ini juga mengingatkan Pemko Pekanbaru untuk mengatur regulasi seleksi PPPK ini dengan lebih jelas supaya calon pendaftar dapat paham.
"Yang namanya PPPK, kalau memang ada aturan katakan mereka-mereka yang sudah lama menjadi honor ini jadi kategori jadi utamakan ini supaya harus diperjelas. Jadi bukan hanya kata dari mulut ke mulut saja, kalau memang itu harus diutamakan ya berikan informasinya dengan jelas dan buat sebuah aturan regulasi yang bisa diterima yang tidak melanggar hukum," tutup Zulkarnain.
Sebagai informasi, di tahun 2023 ini Pemko Pekanbaru membuka penerimaan sebanyak 707 PPPK dengan rincian PPPK guru 610 orang, tenaga kesehatan 29, dan teknis 68 orang.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Pemko Pekanbaru, pendaftaran penerimaan 610 PPPK guru dibuka dari tanggal 20 sampai 29 September 2023. Sementara untuk pendaftaran PPPK kesehatan dan teknis dibuka sampai 9 Oktober 2023.
Sementara untuk seleksi administrasi dilakukan dari tanggal 20 September sampai 12 Oktober 2023. Kemudian hasil seleksi administrasi akan diumumkan tanggal 13-16 Oktober 2023 mendatang.
Selanjutnya, bagi pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, mereka akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dari tanggal 7 sampai 16 November dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tanggal 1 sampai 20 Desember 2023.
Terakhir, untuk pengumuman kelulusan diumumkan tanggal 3 sampai 10 Januari 2024 mendatang. (end)
