SMM PANEL INDO

Komisi II Panggil Bapenda Pekanbaru Bahas Kenaikan PBB 300 Persen, Hasilkan Beberapa Opsi Solusi

datariau.com
1.721 view
Komisi II Panggil Bapenda Pekanbaru Bahas Kenaikan PBB 300 Persen, Hasilkan Beberapa Opsi Solusi
Foto: Endi
Suasana rapat Komisi II DPRD Pekanbaru dengan Bapenda, Senin (25/8/2024).

PEKANBARU, datariau.com - Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 300 persen menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Pekanbaru dalam agenda rapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru, Senin (25/8/2024).

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Zainal Arifin didampingi Wakil Ketua Yasser Hamidy dan Sekretaris Komisi M Rizki Rinaldi dan anggota lainnya dr Meiza Ningsih, Mona Sri Wahyuni, Arwinda Gusmalina, Jepta Sitohang, Davit Marihot Silaban, Fikri Raihan Ramadhana, dan Rizky Bagus Oka.

Hadir dalam rapat itu, Plt Kepala Bapenda Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut diikuti jajarannya.

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Zainal Arifin SE MH, menyampaikan bahwa agenda pertemuan memang difokuskan untuk membahas pajak dan retribusi, khususnya lonjakan PBB yang mencapai 300 persen.

Menurutnya, dasar kenaikan PBB sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi. Di dalamnya juga diatur berbagai stimulus dan keringanan bagi wajib pajak.

“Masalahnya, Perda tahun 2024 ini kurang tersosialisasi ke masyarakat. Padahal, di pasal 92 dan 93 sudah jelas ada ketentuan pemotongan biaya untuk wajib pajak,” jelas Zainal.

Ia menambahkan, saat ini Pemko Pekanbaru tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwako) sebagai turunan dari Perda tersebut agar skema keringanan bisa lebih transparan dan mudah dipahami masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, menyebut pihaknya memahami kegelisahan masyarakat atas kenaikan PBB 300 persen. Ia menegaskan bahwa Walikota Pekanbaru berkomitmen menghadirkan kemudahan dalam pembayaran pajak.

Namun, kata Ingot, ada dua hal yang perlu dijaga bersamaan yakni meringankan beban masyarakat sekaligus tetap memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan kota.

“Kita sedang mencari formulasi terbaik agar kedua hal itu bisa seimbang. Itu yang kami diskusikan dengan Komisi II,” ujar Ingot.

Terkait kemungkinan penurunan kembali nilai PBB dari lonjakan 300 persen, Ingot tidak menutup peluang.

“Kemungkinannya ada. Namun, kuncinya tetap pada dua hal, memberi kemudahan bagi masyarakat dan menjaga ritme PAD. Targetnya tentu kita ingin secepatnya selesai,” ujarnya.

Saat disinggung mengenai revisi Perda Nomor 1 Tahun 2024, Ingot mengakui hal itu bisa menjadi salah satu opsi. Meski begitu, ia menilai aturan yang ada sebenarnya sudah menyediakan klausul mengenai kemudahan dan stimulus pajak.

“Yang perlu kita lakukan adalah mempertegas klausul tersebut agar tepat sasaran dan bisa dirasakan langsung oleh wajib pajak,” jelasnya.

Komisi II DPRD dan Bapenda akan melanjutkan pembahasan sambil menunggu formulasi final terkait keringanan PBB. Warga pun diharapkan bersabar hingga skema resmi disampaikan Pemko Pekanbaru melalui Perwako. (end)

Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar

Berita Terkini Indeks