PELALAWAN, datariau.com - Memasuki usia ke-27 tahun, Kabupaten Pelalawan terus memperkuat komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci untuk melanjutkan pembangunan dan menjawab berbagai tantangan daerah.
Pesan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Sidang Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Pelalawan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Pelalawan, Senin (12/10/2026).
Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, H. Syafrizal, dan dihadiri Bupati Pelalawan H. Zukri, Wakil Bupati H. Husni Tamrin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
Turut hadir Sultan Besar Pelalawan Assayyidus Syarif H. Tengku Kamaruddin Haroen, perwakilan Pemerintah Provinsi Riau, mantan Bupati Pelalawan H.M. Harris, perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau, anggota DPRD Provinsi Riau, anggota DPD RI, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan lainnya.
Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat tersebut mencerminkan pentingnya kebersamaan dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Momentum hari jadi tidak hanya menjadi ajang mengenang perjalanan sejarah, tetapi juga kesempatan untuk mengevaluasi capaian, memperkuat koordinasi, serta menyatukan langkah menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Mengusung semangat “Mo La Awak Bangun Pelalawan”, peringatan HUT ke-27 menegaskan bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama. Diperlukan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Refleksi 27 Tahun Perjalanan Pembangunan Pelalawan
Kabupaten Pelalawan resmi terbentuk setelah dimekarkan dari Kabupaten Kampar pada 12 Oktober 1999. Selama lebih dari dua dekade, daerah ini terus berupaya membangun fondasi pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan potensi ekonomi, serta memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.
Memasuki usia ke-27 tahun, berbagai capaian pembangunan menjadi gambaran atas upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan. Namun, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau jumlah program yang terlaksana.
Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, terbukanya kesempatan ekonomi, membaiknya pelayanan dasar, serta semakin meratanya kesejahteraan hingga ke wilayah pedesaan dan pelosok.
Dalam pidatonya pada sidang paripurna tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi agar pembangunan berjalan terarah, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Berbagai program strategis terus didorong agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan.
Sejumlah capaian yang menjadi perhatian meliputi penurunan angka kemiskinan ekstrem, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penguatan investasi, serta peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Capaian tersebut menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan program-program berikutnya semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih luas.
Sejalan dengan Visi Pelalawan Menawan 2029
Arah pembangunan Kabupaten Pelalawan juga disusun dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025??"2029. Melalui dokumen perencanaan tersebut, pemerintah daerah mengusung visi Pelalawan Menawan 2029, yakni mewujudkan Kabupaten Pelalawan yang maju, mandiri secara ekonomi, nyaman, aman, bermarwah, dan berkelanjutan.
Pencapaian visi tersebut membutuhkan perencanaan yang matang, pelaksanaan program yang konsisten, serta pengawasan yang berkesinambungan. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan dukungan DPRD dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
Dalam konteks tersebut, DPRD Kabupaten Pelalawan memiliki posisi strategis sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui fungsi legislasi, DPRD berperan dalam pembentukan peraturan daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan. Sementara melalui fungsi anggaran, DPRD bersama pemerintah daerah membahas dan menyepakati anggaran yang menjadi dasar pembiayaan berbagai program pembangunan.
Adapun fungsi pengawasan dijalankan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan, tujuan, serta kepentingan masyarakat.
Ketiga fungsi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga agar arah pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat sehingga setiap kebijakan dapat disusun secara terukur, responsif, dan bertanggung jawab.
Kemiskinan Ekstrem Menurun, Program Pemberdayaan Terus Didorong
Salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam evaluasi pembangunan Kabupaten Pelalawan adalah penurunan jumlah penduduk yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam materi peringatan HUT ke-27 Kabupaten Pelalawan, pada 2025 tercatat sebanyak 188 kepala keluarga atau 906 jiwa berada dalam kategori kemiskinan ekstrem. Pada 2026, jumlah tersebut menurun menjadi 99 kepala keluarga atau 458 jiwa.
Penurunan ini menjadi salah satu indikator perkembangan upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di daerah. Meski demikian, upaya tersebut perlu terus dilanjutkan agar masyarakat yang telah keluar dari kategori kemiskinan ekstrem mampu mempertahankan kondisi ekonominya dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Berbagai program penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan pendidikan, perbaikan rumah tidak layak huni, serta dukungan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.
Program-program tersebut tidak hanya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu membuka peluang peningkatan pendapatan dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.
Pemerataan manfaat program menjadi hal penting agar masyarakat di berbagai kecamatan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan. Ketepatan sasaran, keberlanjutan program, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya juga perlu terus diperhatikan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dengan demikian, pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada penurunan angka statistik, tetapi juga harus diikuti peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
Revitalisasi 68 Sekolah Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan
Di sektor pendidikan, Kabupaten Pelalawan memperoleh dukungan revitalisasi sarana dan prasarana bagi 68 sekolah pada 2026 dengan total anggaran mencapai Rp42,9 miliar.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak bagi peserta didik. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung proses pembelajaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain revitalisasi sekolah, Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga menyiapkan program Sekolah Pelalawan Boarding School di kawasan Teknopolitan.
Program ini diarahkan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya bagi anak yatim dan siswa dari keluarga kurang mampu. Kehadirannya diharapkan dapat membantu membuka akses pendidikan yang lebih luas sehingga keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi generasi muda Pelalawan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Perhatian terhadap sektor pendidikan menjadi investasi jangka panjang bagi daerah. Peningkatan kualitas fasilitas sekolah, pemerataan layanan pendidikan, serta dukungan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perlu terus menjadi bagian dari agenda pembangunan.
Pendidikan yang berkualitas diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri, dan berdaya saing sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan daerah pada masa mendatang.
IPM Meningkat, Kualitas Hidup Masyarakat Jadi Perhatian
Selain pendidikan, perkembangan kualitas sumber daya manusia juga tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pelalawan.
IPM Pelalawan meningkat dari 75,25 poin pada 2024 menjadi 75,80 poin pada 2025.
Peningkatan tersebut mencerminkan perkembangan sejumlah dimensi pembangunan manusia, yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Meski menunjukkan perkembangan positif, peningkatan IPM tetap perlu diikuti dengan penguatan kualitas layanan dasar agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Pemerataan akses pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, serta upaya memperbaiki taraf hidup masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan manusia.
Dengan perhatian yang konsisten terhadap ketiga aspek tersebut, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan kemajuan secara fisik dan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Pertumbuhan Ekonomi Meningkat dan Investasi Capai Triliunan Rupiah
Dari sisi perekonomian, Kabupaten Pelalawan mencatat peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 4,96 persen pada 2025.
Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan aktivitas ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang terus dijaga diharapkan dapat membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Namun, pertumbuhan ekonomi juga perlu diiringi dengan pemerataan manfaat agar kemajuan yang dicapai tidak hanya dirasakan oleh kelompok atau sektor tertentu. Penguatan daya saing usaha lokal, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi aspek yang perlu terus diperhatikan.
Di bidang investasi, nilai investasi Kabupaten Pelalawan sepanjang 2025 mencapai Rp8,252 triliun. Sementara itu, realisasi investasi pada semester pertama 2026 tercatat sebesar Rp3,645 triliun.
Capaian tersebut menunjukkan besarnya aktivitas investasi yang berlangsung di Kabupaten Pelalawan. Keberlanjutan investasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor produktif, membuka lapangan kerja, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Untuk memaksimalkan manfaatnya, penguatan iklim investasi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan, kepastian berusaha, pengembangan sumber daya manusia, serta perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat.
Dengan pendekatan tersebut, investasi tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan aktivitas ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan.
DPRD Kawal Kebijakan dan Anggaran Pembangunan
Berbagai capaian pembangunan yang diraih Kabupaten Pelalawan menjadi landasan untuk melanjutkan pembenahan serta meningkatkan kualitas kebijakan daerah. Dalam proses tersebut, DPRD Kabupaten Pelalawan memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan aspirasi masyarakat mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pembangunan.
Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD berperan dalam menjaga agar setiap program pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam fungsi legislasi, DPRD turut membentuk regulasi daerah yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada fungsi anggaran, DPRD bersama pemerintah daerah membahas serta menyepakati alokasi anggaran berdasarkan prioritas pembangunan.
Sementara dalam fungsi pengawasan, DPRD mengawal pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan selaras, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Koordinasi yang baik juga diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang responsif terhadap persoalan daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat tetap menjadi unsur penting. Aspirasi, masukan, dan pengawasan publik dapat membantu memastikan bahwa program yang direncanakan tidak hanya sesuai dengan dokumen perencanaan, tetapi juga menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Mo La Awak Bangun Pelalawan, Pembangunan Tanggung Jawab Bersama
Semangat kebersamaan yang diusung dalam tema HUT ke-27 Kabupaten Pelalawan, “Mo La Awak Bangun Pelalawan”, menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan. DPRD menjalankan fungsi perwakilan, penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Dunia usaha berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi dan membuka kesempatan kerja, sedangkan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat turut menjaga nilai kebersamaan dan memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah.
Kolaborasi tersebut perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka, komitmen yang konsisten, dan kesamaan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peringatan HUT ke-27 Kabupaten Pelalawan pun bukan sekadar seremoni tahunan untuk mengenang sejarah pembentukan daerah. Momentum ini menjadi kesempatan untuk melihat kembali capaian yang telah diraih, mengidentifikasi pekerjaan yang belum tuntas, serta memperkuat komitmen dalam melanjutkan pembangunan.
Tantangan pembangunan akan terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik membutuhkan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang berkesinambungan.
Karena itu, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dunia usaha, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus dipelihara. Dengan komunikasi yang baik dan arah pembangunan yang sejalan, berbagai tantangan diharapkan dapat dihadapi secara bersama-sama.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Kabupaten Pelalawan memiliki peran penting dalam mengawal aspirasi masyarakat agar menjadi bagian dari proses pembangunan. Dukungan dan partisipasi masyarakat juga menjadi kekuatan untuk menjaga keberlanjutan program serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Memasuki usia ke-27 tahun, Kabupaten Pelalawan diharapkan terus berkembang menjadi daerah yang maju, mandiri, berdaya saing, dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata.
Mo La Awak Bangun Pelalawan. Bersama melangkah, bersama membangun, dan bersama mewujudkan masa depan Pelalawan yang lebih baik. (adv)
