Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Soroti Target Pendapatan Daerah dalam Ranperda APBD-P 2025, Berikut Sejumlah Catatan yang Disampaikan

datariau.com
312 view
Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Soroti Target Pendapatan Daerah dalam Ranperda APBD-P 2025, Berikut Sejumlah Catatan yang Disampaikan
Foto: Endi
Anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi PKS, dr Meiza Ningsih MKed SpTHT-BKL, sebagai juru bicara memberikan draft pandangan umumnya kepada pimpinan sidang paripurna, Senin (29/9/2025).

Praktik Pungutan dan Mental ASN

Catatan lainnya disampaikan dr Meiza, Fraksi PKS mengungkap adanya laporan praktik pungutan liar oleh oknum ASN pada beberapa program, termasuk bantuan guru PAUD.

“Bantuan Rp400 ribu untuk guru PAUD saja masih dipotong. Ini menunjukkan mental ASN kita masih jauh dari prinsip good governance. Kepala daerah harus memperkuat fungsi inspektorat serta membina ASN secara serius,” tegasnya.

Penataan Pegawai Non-ASN

Fraksi PKS juga menyoroti jumlah pegawai non-ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru yang dinilai tidak proporsional. Lebih dari 60 persen APBD selama ini terserap untuk gaji ASN, non-ASN, operasional kantor, dan belanja lain-lain.

“Ini sangat tidak ideal. Seharusnya anggaran lebih banyak diarahkan untuk program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Dukungan untuk Clean Governance

Meski banyak memberikan kritik, Fraksi PKS menyatakan tetap mendukung langkah Pemko Pekanbaru untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Mereka mendorong agar arah kebijakan pembangunan daerah 2023-2026 yang memprioritaskan kualitas SDM, pemerataan infrastruktur, lingkungan hidup berkelanjutan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif bisa benar-benar diwujudkan.

“Kami berharap, dengan perubahan APBD ini, pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakat Pekanbaru,” tutup dr Meiza. (end)

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)