JAKARTA, datariau.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL) sebagai perusahaan yang diduga mengerahkan sekelompok warga untuk menyandera tim KLHK yang tengah menyelidiki areal terbakar pada pekan lalu.
Dia mengatakan, pihaknya mengecam keras aksi dugaan penyanderaan yang dilakukan pada Jumat (4/9/2016) di Kabupaten Rokan Hulu, Riau terhadap tujuh staf kementerian tersebut. Dia menuturkan pihaknya menduga PT APSL, perusahaan yang memiliki areal yang disegel itu, dibalik pengerahan kelompok warga tersebut.
"Penyanderaan dilakukan segerombolan massa yang diindikasi kuat dikerahkan oleh perusahaan PT APSL," kata Siti dalam keterangan pers di Jakarta dikutip riauterkini.com, Ahad (4/9/2016).
Kementerian menyatakan, penyanderaan tersebut tak akan mengurangi ketegasan KLHK untuk menindak pelaku kebakaran hutan dan lahan di provinsi tersebut. Tujuh pegawai KLHK itu terdiri dari tim penegakan hukum, penyidik pegawai negeri sipil, dan polisi kehutanan, yang sedianya melakukan penyelidikan dugaan perluasan titik api di Riau.
"Kejadian penyanderan ini justru menjadi acuan kami semakin menindak tegas para pelaku Karhutla, termasuk korporasi nakal yang menyalahi aturan," kata Siti.
PT APSL pada pekan ini juga menjadi pemberitaan terkait dengan foto yang beredar di media sosial. Foto itu memuat bos perusahaan tersebut dengan petinggi Polda Riau tengah melakukan pertemuan.
Di tempat terpisah, tujuh pegawai KLHK yang diduga disandera oleh kelompok masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, Riau akhirnya dibebaskan pada Sabtu. Satgas TNI Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau menyatakan pihaknya turut membebaskan tujuh pegawai Kementerian KLHK yang diduga disandera oleh kelompok masyarat sejak Jumat lalu.
Wakil Komandan Satgas Karhutla Riau Kolonel Czi I Nyoman Parwata mengatakan, staf KLHK awalnya melakukan penyegelan di areal yang terbakar di Kabupaten Rokan Hulu pada Jumat (2/9).
Ketika usai, sekitar 60 warga mendatangi tim KLHK itu dan meminta mencabut segel yang dipasang di areal terbakar tersebut. Tuntutan lainnya adalah menghapus isi rekaman video yang diambil sebagai bukti kebakaran lahan serta meminta pimpinan KLHK datang dan berdialog dengan warga.
Keterangan TNI menyatakan kelompok warga itu dipimpin oleh Jefriman, warga Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu, Riau. Pihak Dandim 0313/KPR dan Kapolres Rokan Hulu pun akhirnya datang untuk melakukan mediasi dengan tokoh masyarakat adat.
Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menyampaikan apresiasi atas pembebasan tim dari kementerian tersebut. Hal itu disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Dandim 0313/KPR pada hari ini.
"Saya atas nama Kementerian KLHK menyampaikan ucapan terimakasih, karena Korem sudah membantu memfalisitasi pembebasan anggota Tim KLHK yang sempat disandera," katanya.
KLHK sebelumnya menyatakan salah satu upaya penegakan hukum pada kasus kebakaran lahan, adalah pendekatan multipintu. Pendekatan itu tak hanya sekadar pidana kehutanan, namun juga korupsi dan pencucian uang.
Kementerian menyatakan ada sekitar 30 perusahaan yang dikenakan sanksi administratif karena kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, pihaknya juga melakukan teguran keras hingga pencabutan permanen izin perusahaan yang terlibat dalam kasus itu.
