Jangan Hanya Sibuk Kampanyekan Jokowi, Walikota Pekanbaru Diminta Sejahterahkan Guru

Admin
8.388 view
Jangan Hanya Sibuk Kampanyekan Jokowi, Walikota Pekanbaru Diminta Sejahterahkan Guru
Foto: Ist.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru Mulyadi.
PEKANBARU, datariau.com - Seribuan guru di Pekanbaru menuntut Walikota Pekanbaru segera merevisi Perwako pasal 9 ayat 8 tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) Guru Sertifikasi. Persoalan ini diminta ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Jadi, daripada sibuk kampanyekan Jokowi, lebih baik sejahterakan guru. Mereka tak minta macam-macam kok. Mereka hanya minta haknya dibayarkan. Masa TU yang masuk setengah hari saja dapat, sementara guru sertifikasi yang dari pagi sampai sore gak diberi. Kan gak adil namanya," kata Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Mulyadi, kepada datariau.com, Rabu (13/3/2019).

Politisi PKS ini menegaskan bahwa alasan Pemko Pekanbaru tidak mengeluarkan tunjangan itu dikarenakan ada rekomendasi dari KPK, namun hingga sampai saat ini DPRD belum pernah melihat adanya rekomendasi tersebut.

"Tunjukkan ke kami. Jangan hanya beretorika tapi tak ada bukti. Sampai hari ini mereka tidak berani menunjukkan rekomendasi KPK yang mereka maksud. Bahkan kabarnya, KPK membantah telah memberi rekomendasi tertulis," tegas Mulyadi.

Pernyataan ini disampaikan Mulyadi berkaitan dengan kondisi di lapangan, dimana terkesan Walikota Pekanbaru saat ini malah sibuk mengkampanyekan Jokowi agar menang di Kota Pekanbaru, sementara berkaitan kesejahteraan guru masih terabaikan.

Dimana, Walikota Pekanbaru Firdaus sibuk statetmen di media massa akan mengkampanyekan Jokowi-Maruf Amin kepada masyarakat Pekanbaru. Targetnya di Pekanbaru Jokowi menang meskipun menang tipis dari Prabowo.

Pernyataan Walikota Pekanbaru ini disampaikan di tengah hiruk pikuk seribuan guru yang memperjuangkan hak mereka. Aksi terakhir kemarin, seratusan guru yang berstatus PNS di Pekanbaru menggelar aksi demo di Kantor Walikota Pekanbaru meminta dana tunjangan profesi tidak dihapus.

Aksi demo ini digelar pada Senin (11/3//2019) di depan Kantor Walikota Pekanbaru, merupakan aksi demo susulan setelah sepekan yang lalu sempat melakukan aksi yang sama, protes atas dihapusnya dana tunjangan profesi guru. Awalnya dana tunjangan guru turun dari Rp 1.650.000 menjadi Rp 850.000, namun sekarang Pemko Pekanbaru menghapuskan dana tunjangan.

Ada 7.000 guru yang sudah bersertifikat kini tidak mendapatkan dana tunjangan. Pada tahun 2017 lalu, tercatat ada dua bulan dana tunjangan tidak dibayarkan. Di tahun 2018, terhitung Oktober hingga Maret 2019 belum dibayarkan juga.

Guru menuntut Pemko Pekanbaru untuk membatalkan Peraturan Wali Kota pasal 9 ayat 8 tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) Guru Sertifikasi. Guru merasa Walikota belum sepenuhnya menerima aspirasi tenaga pendidik ini. (rik)