Digugat ke PTUN, Firdaus MT: Kalau Keinginan Saya Tentu Diselesaikan Secara Kekeluargaan Saja

datariau.com
1.545 view
Digugat ke PTUN, Firdaus MT: Kalau Keinginan Saya Tentu Diselesaikan Secara Kekeluargaan Saja

PEKANBARU, datariau.com - Pemko Pekanbaru telah dilaporkan perusahaan PT MIG ke PTUN dan PN atas dugaan adanya perbuatan merugikan pihak perusahaan atas pengelolaan sampah.

Menanggapi langkah PT MIG yang menggugat Pemko Pekanbaru ke PTUN dan PN Pekanbaru, Walikota Pekanbaru Firdaus MT tetap meminta kepada pihak perusahaan agar menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan.

"Kalau keinginan saya tentu diselesaikan secara kekeluargaan saja karena akan menguntungkan semua pihak," kata Firdaus, Selasa (28/6/2016).

Namun, sambungnya, jika PT MIG akan tetap menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan ini, pihaknya siap untuk menghadapinya. "Kalau memang PT MIG melaporkan ke ranah hukum, ya tidak masalah juga," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa persoalan sampah di Kota Pekanbaru semakin panjang. Kini Pemko Pekanbaru digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN).

Pemko digugat ke PTUN dan PN oleh perusahaan pihak ketiga yakni PT Multi Inti Guna (MIG) yang sudah diputus kontrak kerjasamanya dengan Pemko Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Mereka menganggap pemberlakukan denda yang diberikan dan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Dinas Kesehatan dan Pertamanan (DKP) Pekanbaru merupakan ketidakadilan dan merugikan perusahaan.

Humas PT MIG, Oka Siti Khairiah membenarkan jika pihaknya sudah melayangkan surat gugatan ke PTUN dan PN Pekanbaru. Mereka menggungat Pemko secara perdata maupun tata usaha. Gugatan tersebut sudah didaftarkan sejak Jumat (24/6/2016)  lalu.

"Sudah kita daftarkan Jumat kemarin, kita tunggu saja prosesnya," kata Oka, saat dikonfirmasi, Selasa (28/6/2016).

Pihaknya mengaku keberatan dengan denda yang diberikan oleh Pemko Pekanbaru kepada pihak perusahaan. Di dalam kontrak juga tidak dibunyikan bahwa denda harus dibayar di muka secera keseluruhan. Selain itu, pihaknya juga menilai bahwa denda yang diberikan terlalu memberatkan perusahaan.

"Dari tagihan kita sebesar Rp 2,3 milliar yang mau dibayarakan hanya sekitar Rp 1,1 miliar. Masak dendanya bisa sampai Rp 1 milliar lebih," pungkasnya mengeluhkan.

Editor
: Riki
Sumber
: Tribun Pekanbaru
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar