DATARIAU.COM - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Dr Hermawan Saputra menilai pemerintah belum bisa melaksanakan new normal atau kehidupan baru di tengah pandemi Covid-19. Menurut Hermawan, new normal belum bisa diberlakukan jika berkaca kasus Covid-19 yang bertambah di atas seribu dalam sepekan terakhir.
Hermawan melihat penambahan kasus Covid-19 sepekan tersebut merupakan dampak dari kebijakan new normal diterapkan pemerintah. Hingga 1 Juli 2020, ada penambahan 1.385 kasus, sehingga jumlah kasus Covid-19 mencapai 57.770.
Hermawan memprediksi pada pertengahan bulan Juli akan ada kenaikan kasus yang sangat signifikan, hal ini imbas dari dibukanya mal dan beberapa pusat keramaian lainnya pada 15 Juni lalu.
"Kalau kita lihat angka positif ini memang sudah konsisten di atas seribu per hari, perkiraan saya akan bertambah melonjak tinggi terus,” ujar Hermawan saat dihubungi merdeka.com, Rabu (1/7).
Hermawan sangat menyayangkan kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan PSBB dan telah membuka berbagai sektor kehidupan. Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan new normal ini.
Dia juga meminta pemerintah harus benar-benar cerdas serta hati-hati dalam menentukan strategi dan arah kebijakan tatanan kehidupan baru ini. Dia khawatir bila real case atau kasus sebenarnya yang terjadi di lapangan berjumlah dua kali lipat dari jumlah kasus yang tercatat dalam data pemerintah.
"Ketika angka semakin tinggi, di lapangan itu terjadi eksponensial kasus. Hari ini totalnya sudah 57 ribu kasus, namun bisa saja real case-nya hampir 100 ribu kasus,” ujarnya.
Meningkatnya angka Covid-19 memang seiring dengan peningkatan test yang dilakukan pemerintah. Ini merupakan hal yang baik sekaligus buruk bagi Hermawan. Hal baiknya kata Hermawan, saat ini sudah ada 262 PCR lab yang beroperasi di Indonesia, sedangkan hal buruknya, ia melihat bahwa wilayah-wilayah di Indonesia semakin berisiko Covid-19.
Kasus Covid-19 di Daerah Dalam 4 Minggu Terakhir
Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan Covid-19 mengumumkan perubahan zonasi risiko daerah di Indonesia selama empat minggu terakhir. Ada satu kabupaten atau kota yang tadinya berisiko rendah kemudian menjadi daerah dengan status risiko tinggi, 14 kabupaten atau kota dengan risiko sedang berubah status menjadi risiko tinggi, dan ada 37 kabupaten atau kota yang tadinya berisiko rendah menjadi berisiko sedang.
Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19, Dr. Dewi Nur Aisyah menambahkan bahwa ada sembilan kabupaten atau kota yang tadinya tidak ada kasus covid kemudian statusnya berubah menjadi risiko sedang. Sembilan kabupaten itu terdiri dari daerah yang tadinya tidak terdampak sama sekali maupun daerah yang jumlah penambahan kasus barunya sempat nol.
“Ada lima kabupaten atau kota yang belum terdampak Covid-19, namun saat ini wilayahnya menjadi zona oranye atau berisiko sedang. Ada juga 4 daerah yang tidak ada penambahan kasus sehingga wilayahnya sempat hijau, namun sekarang kembali jadi oranye lagi,” ujar Dewi saat konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (1/7)
Dalam empat minggu ke depan, Dr. Dewi berharap akan semakin banyak kabupaten atau kota yang berubah statusnya menjadi risiko rendah. Bila perlu untuk daerah yang sudah berstatus risiko rendah menjadi tidak ada penampahan kasus sama sekali.(*)
