PEKANBARU, datariau.com - Perjalanan panjang industri sawit telah banyak menorehkan catatan. Untuk itu menutup akhir tahun 2022, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Riau bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Riau mengadakan diskusi publik tentang persoalan dan tantangan serta potensi kelapa sawit rakyat di wilayah Riau pada Selasa (27/12/2022).
Ketua APKASINDO Riau KH Suher ketika dihubungi menyampaikan ucapan terimakasih kepada JMSI atas kepekaannya melihat nasib petani sawit Riau.
"Kami juga menghimbau korporasi supaya di tahun 2023 nanti lebih peka dan mengulurkan tangan atas semua permasalahan selama 2022 untuk perbaikan di 2023," ujar Suher, Ahad (25/12/2022).
Baca juga: Apkasindo Sebut Kebijakan DMO Sawit Berpotensi Tekan Harga TBS Petani
Dijelaskan Suher, korporasi jangan merasa exclusive sendiri. "Kami melihat potensi itu selama ini, korporasi gak ada apa-apanya tanpa petani sawit dan dukungan masyarakat Riau," ujar KH Suher.
"Industri sawit beda dengan pertambangan atau lainnya, kalau industri sawit semua lapisan masyarakat bisa masuk ambil peran, tapi kalau pertambangan batubara misalnya itu hanya perusahaan saja. Kami juga menitip satu topik kepada Pak Sekjend DPP APKASINDO, yang memang kami minta khusus berbicara pada acara penting tersebut, yaitu mengenai dukungan media dan masyarakat Riau terhadap DBH Sawit, ini penting dan kita harus kompak," lanjut KH Suher.
Dikatakannya, bahwa kehadiran Sekjend Rino pada acara tersebut sebagai narsum dinilai sangat tepat, karena Sekjend Rino adalah perwakilan 17 juta petani sawit dari Aceh-Papua yang duduk di Komite Pengarah (KOMRAH) di BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), dan dia adalah anak jati Riau, Putra Tapung Kampar.
Baca juga: Apkasindo Kota Baru Kalsel Studibanding Ke Apkasindo Rohil dan KUD Subur Makmur
Ketua Panitia Satria Utama Batubara menjelaskan, bahawa dalam diskusi sawit rakyat tersebut menghadirkan 4 narasumber utama yang erat kaitannya dengan tema, pertama Dr Supardi SH MH Kajati Riau, Ir H Zulfadli Kadisbun Riau, dari APKASIKDO Riau langsung menghadirkan Dr (cn) Rino Afrino ST MM Sekjen DPP APKASINDO, sedangkan dari Akademisi Dosen senior Dr Ir Saipul Bahri MEc Dosen Pascasarjana UIR.
Diskusi publik ini juga dihadiri para pemimpin redaksi media siber anggota JMSI Riau dan media lainnya, serta dihadiri mahasiswa, praktisi yang selama ini bergerak di bidang sawit. "Diskusi sawit ini kita buat dengan menggandeng APKASINDO mengingat sawit di Riau telah menjadi sumber pendapatan utama bagi petani di Riau dan data menunjukkan 47 persen ekonomi Riau digendong oleh ekonomi sawit," katanya.
Baca juga: JMSI Provinsi Riau Kunker ke JMSI Inhil, Hal Ini yang Dibahas
Namun, lanjut Satria Utama Batubara, regulasi terkait sawit kerap memberatkan petani, mulai dari penetapan harga TBS yang tidak transfaran diikuti harga TBS yang tidak stabil, persoalan replanting sawit rakyat, permainan harga TBS di level PKS dan pedagang pengumpul TBS, belum lagi persoalan lahan sawit yang diklaim KLHK masuk kawasan hutan menjadikan akumulasi ancaman petani.
"Kami memang sengaja mengundang Pak Kajati Riau, karena pada empat bulan terakhir Kejati Riau dibawah Pimpinan Dr Supardi SH MH sudah melakukan pengawasan melekat tatacara penetapan harga TBS tiap minggu di Disbun Riau sesuai Permentan 01 tahun 2018 dan Pergub 77 tahun 2020. Dan hasilnya luar biasa, tentu kita ingin mendengar langsung masukan-masukan dari Kejaksaan Tinggi Riau kedepannya," tuturnya.
Baca juga: Pengurus JMSI Riau Masa Bakti 2020-2025 Tuntas Disusun
Sebagaimana diketahui Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki perkebunan Sawit terluas di Indonesia. Menurut data KLHK 2022 luas perkebunan sawit di Riau mencapai 4,172 juta ha dan 68 persennya adalah dikelola oleh petani. Hal ini adalah peluang Riau sekaligus ancaman.
Di sisi lain, upaya pemerintah RI untuk menggenjot produksi sawit nasional lewat program Peremajaan Swit Rakyat (PSR) juga ternyata tidak optimal dilaksanakan.
