PEKANBARU, datariau.com - Sesuai jadwal, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru melakukan kunjungan lapangan ke Pasar Kodim yang dikelola The Central yang bernaung di bawah PT Peputra Maha Jaya, Selasa (27/1/2015). Di pasar, para pedagang langsung menyampaikan keluhan.
"Lampu maupun sewa lapak naik, kalau bisa tolong biayanya dikurangi. Kami sekarang ini kurang pemasukan, terlebih lagi ini pasar sangat sepi," ujar Maria, salah seorang pedagang yang berjualan di kios Gedung B, saat menyampaikan keluhan kepada rombongan Komisi II.
Dia menjelaskan bahwa saat ini tarif service charger yang naik sangat merugikan para pedagang yang ada sekitar 471 pedagang. Sebelumnya tarif charge service hanya Rp130 ribu/bulan, kini naik dan kepada pedagang dikutip sebesar Rp181 ribu/bulan. "Yang itu belum termasuk dengan lampu, kalau lampu kami ditarik Rp50 ribuan, jadi kami bayar Rp200 ribuan," jelas Maria lagi.
Hal senada juga dikeluhkan Yanti pedagang Pasar Kodim. Dia mengeluhkan tarif retribusai lapak yang dilakukan oleh pihak The Central. Kondisi di pasar tersebut, memang masih banyak kios yang kosong karena mahalnya service charger dan tarif yang ditetapkan pihak pengelola.
"Mereka bilang ke kami, kalau ibuk tidak mau bayar atau tidak sanggup bayar ya silahkan saja keluar dari sini," jelas Yanti yang merupakan pedagang pakaian.
Selain itu, untuk biaya parkir juga dikeluhkan oleh Yanti, karena pembeli sendiri juga mengeluhkan lewat satu jam akan kena biaya lagi dan membuat masyarakat menjadi malas untuk datang ke pasar tradisional yang diremajakan itu.
"Tarif parkirnya sebelum satu jam Rp 2000, lebih sejam akan dikenakkan tarif lagi, kan jadi malas orang belanja di sini, mending orang belanja di luar pasar saja yang parkirnya cuma seribu," sebut Yanti.
Wakil Ketua Komisi II Zulfan Hafiz ST yang memimpin rombongan ini usai menerima dan mencatat semua aspirasi masyarakat, mengatakan bahwa tujuan kunjungan ke pasar ini khusus mencari kebenaran terkait keluhan pedagang yang datang ke DPRD pada Senin (26/1/2015) kemarin.
"Kita sudah mendapatkan hasilnya, jadi kita tidak perlu bertemu pihak pengelola. Nanti dalam waktu dekat akan kita panggil pihak-pihak terkait untuk kita lakukan hearing bersama," ujar Zulfan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Panjaitan yang turut hadir di dalam kunjungan ini menilai apa yang dialami pedagang terkait kenaikan tarif sudah tidak wajar. Harusnya kenaikan didukung dengan fasilitas yang memadai pula, namun realita di lapangan, malah berbeda.
"Kita lihat banyak kekurangan, jangan seenaknya pengelola menaikkan harga. Jangan sampai pedagang mati kelaparan," ungkap Ruslan.
Ditanya adanya persetujuan Pemko dan DPRD dari kenaikan yang dilakukan, Ruslan membantah dan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan persetujuan yang dimaksud tersebut.
"Kami tidak pernah mendapat laporan terkait ada persetujuan kenaikan yang terjadi. Sejauh ini kami tidak mengetahui persoalan itu tapi tidak tahu jika ada persetujuan Dewan periode lalu," tuturnya. (rik)
