Respon Statement Ngabalin, Ketua Umum DPD IMM Riau: Ngabalin Tidak Beretika!

Ruslan
319 view
Respon Statement Ngabalin, Ketua Umum DPD IMM Riau: Ngabalin Tidak Beretika!
Foto: Jeck

PEKANBARU, datariau.com - (13/05/2021), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilaksanakan oleh KPK Republik Indonesia, mendapat respon dari banyak pihak. Karena dinilai pertanyaan dan materinya tidak mewakili muatan nilai Kebangsaan, ditambah dengan pertanyaan yang menyangkut soal privasi seseorang yang dinilai melanggar hak privasi perempuan.

Seperti, sudah menikah, punya hasrat, pacaran ngapain aja, dan seterusnya, pertanyaan demikian merupakan inkonstitusional melanggar konstitusi yakni pasal 28 G UUD soal perlindungan terhadap privasi seseorang.

Seharusnya pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki muatan kebangsaan. Menanggapi hal tersebut salah seorang tokoh Muhamadiyah (Busyro Muqaddas) mengatakan.

"Materinya sangat kacau, sangat absurd, dan sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai otentik kebangsaan yang luhur digoreskan oleh para Founding Fathers didalam paragraf empat Pembukaan UUD 1945," kata Busyro dalam konferensi pers daring, Jum'at (7/5/2021). (Tempo.co).

Menurut Ketua Umum DPD IMM Riau, Muhammad Aulia Zia, kritik Busyro Muqoddas merupakan tanggung jawab moral sebagai warga negara, apalagi beliau juga mantan Ketua KPK (2010-2011). Kritik merupakan DNA Demokrasi yang seharusnya dirawat ditengah kehidupan kebangsaan. Kritiknya juga bermuatan subtantif dan ideologis (sebagaimana disebutkan Anwar Abbas).

"Pasalnya TWK yang dikritik oleh Pak Busyro Muqaddas merupakan bentuk kepeduliannya terhadap lembaga anti rasuah tersebut, karena KPK merupakan lembaga tinggi negara yang seharusnya memiliki integritas, martabat dan independensi terhadap penegakan hukum Tipikor," ucap Ketua Umum DPD IMM Riau.

Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini menyesalkan respon Ngabalin mewakili Presiden. "Otak-otak sungsang seperti Busyro Muqoddas ini merugikan persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan ummat yang kuat dan berwibawa kenapa harus tercemar oleh manusia prejudice seperti ini," Kamis (13/5/2021). (Liputan6.com).

Zia juga menyebut, "Respon ngabalin menunjukkan sikap yang tidak toleran dan tidak Demokratis, hal ini bisa merusak citra Presiden Joko Widodo yang baik dimata publik. Bahasa ngelantur penuh tendensius serta diksi buruk yang disampaikan Ngabalin menunjukkan kalau dia tidak pantas mewakili pesan pemerintah."

Tambah Zia, "Presiden Joko Widodo perlu melakukan evaluasi terhadap Juru Bicara Presiden (Moktar Ngabalin). Agar representasi Istana ketika menyampaikan pesan pemerintah mengedepankan bahasa yang santun dan beradab, bermoral dan menggunakan diksi yang baik. Ngabalin lebih cocok kerja dipasar, nggak pantas orang amoral seperti dia kerja dilingkungan Istana," tutupnya. (jeck)

Penulis
: Jeck
Sumber
: Datariau.com