SMM PANEL INDO

Penandatangan Nota Kesepahaman Antara Perwakilan BPKP Dengan 6 Pemda se-Riau

Hermansyah
501 view
Penandatangan Nota Kesepahaman Antara Perwakilan BPKP Dengan 6 Pemda se-Riau
Bupati Siak Drs H Alfedri MSi menandatangani nota kesepakatan dengan BPKP.

SIAK, datariau.com - Dalam rangka memperkuat sinergitas kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Riau menandatangani Nota Kesepakatan dengan Pemkab Bengkalis, Kabupaten Inhil, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Siak yang berlangsung di aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Jum?at (25/8/2021).

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah yang berkepentingan yaitu Bupati Bengkalis, Kasmarni, Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, Bupati Kepulauan Meranti HM Adil, Bupati Kuantan Singingi Andi Putra SH MH dan Bupati Siak Drs H Alfedri MSi.

Arahan dalam kegiatan ini, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Rizal Suhaili mengatakan nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Dengan kesepahaman yang dijalin, diharapkan dapat memperkuat sinergitas antara Perwakilan BPKP dengan Pemerintah Daerah sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kapabel dapat terwujud," ucapnya.

Semetara itu dalam sambutannya Bupati Siak Drs H Alfedri MSimendukung dengan kegiatan yang baik kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Riau menandatangani Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Siak.

"Tentunya kami atas nama Pemkab Siak mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas terjalinnya nota kesepakatan ini mudah-mudahan memberikan peningkatan kinerja di Pemerintah Kabupaten Siak," ucap Alfedri.

"Bagi saya kerjasama ini sudah lama terjalin kerja samanya dari saya menjadi Kabag Keuangan di tahun 2005 dari awal dulu kami sudah berdampingan dengan BPKP sampai sekarang pembinaan pembinaan kami rasakan cukup membantu penyajian tata kelola keuangan yang baik," tambah Alfedri.

Harapan kami dimasakan datang mudah-mudahan dengan perpanjangan kesepakatan ini dapat meningkatkan kwaliti dari sisi laporan keungan daerah internal pengadaan barang dan jasa dan juga termasuk tata kelola keungan desa mudah-mudahan bisa membimbing kami menuju coffret government.(rls)

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar

Berita Terkini Indeks