Pakar Siber Sebut Masih Lemahnya Regulasi Dalam Menangkal Virus Ransomware

Ruslan
153 view
Pakar Siber Sebut Masih Lemahnya Regulasi Dalam Menangkal Virus Ransomware
Ilustrasi (Foto: Internet)

DATARIAU.COM - Belakangan virus ransomware kembali ramai mengancam pengguna gawai. Pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan bahwa ransomware bisa masuk darimana saja dan ini memang salah satu resiko work from home (WFH).

Ada berbagai macam cara masuk virus ransomware. Bisa saja dengan praktek phising, credential login yang lemah, atau dikarenakan mengakses situs sembarangan dengan menggunakan jaringan dan peralatan yang tidak aman.

"Minimal kita bisa meminimalisirnya dengan menggunakan VPN atau antivirus yang selalu ter-update," kata Pratama, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (10/9).

Lebih lanjut, Pratama memaparkan, pada 2020 juga banyak kasus serangan ransomware yang dialami perusahaan besar, misalnya Garmin dan Honda.

Pratama menegaskan, tidak ada sistem yang 100% aman, yang dapat menghalau semua serangan siber pada saat sekarang dan di masa depan.

Sementara di dalam negeri, Pratama mencontohkan serangan ransomware beberapa tahun yang lalu. Dalam kasus serangan ransomware Wannacry pada Mei 2017, ada satu rumah sakit yang menjadi korban, yaitu RS Dharmais.

“Kita bisa lihat bagaimana kegiatan RS langsung lumpuh total dan semua akhirnya dilaksanakan dengan manual agar kegiatan RS terus berjalan,” imbuhnya. Negara seperti Estonia, kata Pratama, melihat dampak keamanan siber sebagai hal yang krusial, bahkan mereka membuat daftar urutan negara sesuai keamanan siber.

NCSI (National Cyber Security Index) dari Estonia menempatkan Indonesia pada peringkat 77 dalam hal keamanan siber. Rendahnya peringkat Indonesia, menurut Pratama, terutama disebabkan regulasi UU terkait keamanan siber yang masih sangat lemah.

Serangan virus ini juga sebagai peringatan bagi perkembangan industri teknologi di Tanah Air yang terkoneksi dengan internet.

”Bisa dibayangkan bila perusahaan atau instansi vital negara banyak yang terkena serangan malware dan juga ransomware. Blackout akan kembali mengancam kehidupan global,” jelas mantan pejabat Lembaga Sandi Negara itu.

Pratama menyarankan, sebaiknya sedari dini pemerintah segera menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Ketahanan Keamanan Siber, untuk melengkapi perundangan yang menaungi wilayah siber.

”Semua pihak dituntut harus bisa meningkatkan keamanan pada sistem informasinya, meningkatkan perlindungan data, meningkatkan edukasi keamanan siber SDM dan adopsi teknologi terkini," tandasnya. (*)

Source: sindonews.com