MRP Sebut RUU Otsus Papua Keinginan Jakarta, Bukan Rakyat Papua

Ruslan
1.082 view
MRP Sebut RUU Otsus Papua Keinginan Jakarta, Bukan Rakyat Papua
Foto: Net

DATARIAU.COM - Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib mengatakan Rancangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau RUU Otsus Papua merupakan keingnan sepihak pemerintah pusat. Ia mengatakan perubahan undang-undang itu bukan keinginan rakyat Papua.

"Kami menganggap proses perubahan ini sesuai keinginan Jakarta, bukan rakyat Papua," kata Timotius kepada Tempo, Rabu malam, 14 Juli 2021.

Timotius mengatakan, perubahan UU Otsus mestinya dilakukan oleh rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua. Hal itu tertuang dalam Pasal 77 UU Nomor 21 Tahun 2001 tersebut.

Selain diatur undang-undang, lanjut Timotius, masyarakat Papua harus dilibatkan lantaran merekalah yang merasakan langsung manfaat otonomi khusus di Papua. Namun, ujarnya, masyarakat Papua justru tak dilibatkan dalam perubahan aturan itu.

"Ini pelanggaran hukum dan pemerintah mempertontonkan hukum yang buruk di Indonesia," ujar Timotius.

Timotius mengatakan, masyarakat Papua akan menilai langsung sikap pemerintah dan DPR yang mengesahkan RUU Otsus Papua. Ia mengatakan rakyat akan menilai bahwa pemerintah pusat tak memiliki keinginan untuk membangun Papua.

"MRP akan menyampaikan kepada rakyat Papua bahwa pemerintah pusat tidak peduli dengan aspirasi, tapi mereka lebih mengedepankan yang dikehendaki pusat," ucapnya.

MRP pun sebelumnya telah mengajukan uji materi Pasal 77 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, MRP meminta MK mempertegas Pasal 77 bahwa usulan perubahan UU Otsus Papua harus dari rakyat Papua melalui MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Menurut Timotius, pemerintah dan DPR selama ini berdalih kewenangan pembentukan undang-undang ada pada mereka. Landasannya ialah Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

Namun kata dia, Papua memiliki bentuk kekhususan. Pasal 18b konstitusi pun menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

"Perubahan ini secara langsung melanggar Pasal 18b UUD 1945 yaitu semangat daerah khusus dan juga pengabaian terhadap Pasal 77 Undang-Undang 21," kata Timotius.

Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar