Ditjen Bina Bangda Kemendagri Kenalkan Tata Kelola Pembangunan Daerah kepada Nigeria

Samsul
51 view
Ditjen Bina Bangda Kemendagri Kenalkan Tata Kelola Pembangunan Daerah kepada Nigeria
JAKARTA, datariau.com-Sebanyak 10 pejabat senior Pemerintah Negara Bagian Plateau, Nigeria, mempelajari praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Indonesia melalui kunjungan studi internasional ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Kunjungan bertajuk International Study Tour on Resource-Driven Management and Impact in Local Government Administration in Indonesia tersebut menjadi ajang pertukaran pengalaman antara Indonesia dan Nigeria mengenai tata kelola pemerintahan daerah, desentralisasi, pengelolaan sumber daya publik, hingga peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, memaparkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan pemerintahan daerah berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, urusan pemerintahan terdiri atas urusan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan umum, serta urusan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Pembagian kewenangan ini menjadi landasan dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan,” katanya.

Selain pembagian kewenangan, Indonesia juga menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar sesuai standar yang ditetapkan.

SPM mencakup enam bidang, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah didorong mengarahkan perencanaan dan penganggaran untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat.

Restuardy juga menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan nasional.

Aspirasi masyarakat dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up. Selanjutnya, perencanaan tersebut diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Musrenbang Nasional.

“Pembangunan daerah harus menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian prioritas nasional. Karena itu, sinergi perencanaan pusat dan daerah menjadi sangat penting,” ujar Restuardy.

Keselarasan perencanaan juga diwujudkan melalui keterhubungan dokumen pembangunan jangka panjang, menengah, hingga tahunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Keterpaduan RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, serta RKP dan RKPD menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Hal ini juga mendukung pencapaian prioritas nasional, termasuk Asta Cita, Program Strategis Nasional, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan itu, Restuardy turut memperkenalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebuah platform yang mengintegrasikan data, perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan daerah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akuntabel.

Pertemuan berlangsung interaktif melalui diskusi dan pertukaran pengalaman kedua negara. Delegasi Pemerintah Negara Bagian Plateau juga menyampaikan berbagai praktik serta tantangan yang dihadapi, terutama dalam pengelolaan kepegawaian, tata kelola aset daerah, dan penguatan akuntabilitas publik.

Melalui kegiatan tersebut, Indonesia berbagi pengalaman mengenai penerjemahan kebijakan nasional ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta karakteristik masing-masing wilayah.

Restuardy berharap materi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dapat menjadi referensi bagi delegasi Plateau State dalam menyusun 100-Day Action Plan dan 12-Month Reform Roadmap untuk mendorong pembaruan tata kelola pemerintahan di wilayahnya.

“Keberhasilan pembangunan bukan sekadar diukur dari besarnya belanja pemerintah, melainkan dari seberapa efektif sumber daya publik dikelola dan diterjemahkan menjadi pelayanan berkualitas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.***
Tag:Mendagri
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)