BAGANSIAPIAPI, datariau.com - Selama setahun delapan bulan menjabat, Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong mampu mendongkrak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 200 miliar lebih. Dan dari hasil perhitungan kedepan, dirinya optimis pada tahun 2024 nanti, APBD Rokan Hilir bisa kita menjadi Rp 2.5 Triliun.
"Insha Allah perhitungan kami ditahun 2024 nanti APBD kita menjadi Rp 2.5 Triliun," kata Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong saat membuka bimbingan tekhnis penggunaan aplikasi administrasi penduduk, SIKONCANG, baru baru ini di Pekanbaru, Provinsi Riau.
Kenaikan ini, menurutnya, akan memberikan dampak positif bagi kemajuan pembangunan daerah serta memperkuat keberlanjutan pelayanan publik. Tahun lalu, pemerintah juga berhasil meningkatkan gaji TPP PNS sebesar Rp 18 miliar. Kenaikan ini dimaksudkan untuk memotivasi dan memberikan semangat kerja yang lebih kepada para aparatur dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Namun, kinerja PNS tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya gaji yang diterima. Dia menyadari bahwa gaji yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh serta kurangnya semangat kerja. Oleh karena itu, dirinya akan berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan APBD dan meningkatkan gaji PNS dengan proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
Bupati menyadari, tugas pelayanan publik sangat lah berat. Untuk itu, Pemkab Rohil selalu berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia agar selalu bisa mengawasi dan melihat jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar lebih berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pelayanan publik.
"Visi dan misi pemerintahan kami adalah mencapai APBD sebesar Rp 2,5 triliun pada tahun 2024. Target ini akan terus kami perjuangkan demi kemajuan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Bupati.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan APBD, termasuk di antaranya melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai program-program ekonomi produktif.
Pemerintah juga telah menetapkan anggaran sebesar Rp 980 miliar untuk membayar gaji, tunjangan, dan biaya operasional kecamatan, kepenghuluan, dan kelurahan. Anggaran ini diharapkan dapat menunjang kinerja PNS dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
Bupati mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan transparan, sehingga pengelolaan APBD dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, dirinya yakin bahwa daerah ini akan semakin maju dan sejahtera.
"Kami meminta dukungan dari level bawah tingkat RT sampai tingkat kecamatan untuk mendukung pemerintah," katanya.
