JAKARTA, datariau.com - Sebanyak 62 aksi demonstrasi digelar sejumlah kelompok masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada Kamis (27/8/2026). Selain aksi penyampaian pendapat di muka umum, terdapat 18 kegiatan masyarakat lainnya yang berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta dan sekitarnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, secara keseluruhan terdapat 80 agenda yang berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada hari ini.
“Sebanyak 80 agenda berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya, terdiri atas 62 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan 18 kegiatan masyarakat lainnya,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis.
Sejumlah lokasi menjadi titik pengamanan aparat kepolisian, terutama kawasan yang menjadi pusat kegiatan massa. Pengamanan antara lain dilakukan di Gedung DPR/MPR RI, Silang Selatan Monas atau di seberang Gedung Danareksa, serta Taman Pandang Silang Monas.
Sementara itu, 18 kegiatan masyarakat lainnya mencakup berbagai agenda, mulai dari olahraga, pameran, seni dan hiburan, kegiatan organisasi hingga produksi perfilman.
Beberapa kegiatan yang berlangsung di Jakarta dan sekitarnya antara lain Piala Soeratin U-15 di Klender, International Battery Summit 2026 di JIExpo Kemayoran, Kejuaraan Nasional Karatedo Gojukai di GOR Ciracas, APKASI Otonomi Expo 2026 di ICE BSD City, serta Danantara Housing Expo 2026 di NICE PIK 2.
4.274 Personel Disiagakan di Gedung DPR
Khusus untuk mengamankan aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Polda Metro Jaya mengerahkan 4.274 personel.
Pengerahan ribuan personel tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan massa sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung.
Budi mengimbau masyarakat, khususnya para pengendara kendaraan bermotor, untuk tetap menjaga ketertiban dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
Masyarakat juga diminta memperhatikan kondisi lalu lintas karena adanya sejumlah kegiatan yang berlangsung secara bersamaan di berbagai wilayah Jakarta.
Sementara itu, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi kepadatan kendaraan dan perkembangan massa di lapangan.
Empat Aksi di Depan Gedung DPR Bawa Tuntutan Berbeda
Kawasan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, menjadi salah satu pusat aksi penyampaian pendapat pada Kamis hari ini. Sedikitnya empat kelompok masyarakat menggelar aksi dengan tuntutan yang berbeda.
Mulai dari desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, penurunan harga kebutuhan pokok, kritik terhadap sejumlah program pemerintah, hingga aksi yang justru menyatakan dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto.
Berikut kelompok dan tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut:
1. AMPB Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kelompok yang menggelar aksi di depan Gedung DPR RI.
AMPB membawa dua tuntutan utama. Mereka mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta meminta agar hukuman mati diterapkan bagi koruptor.
Selain itu, massa AMPB meminta DPR memberikan pernyataan sikap secara tertulis sebagai bentuk komitmen untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
2. AMDB Minta Harga Kebutuhan Pokok Turun
Kelompok lainnya adalah Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB).
Massa AMDB membawa tiga tuntutan, yakni mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, meminta penerapan hukuman mati bagi koruptor, serta mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Sebelumnya, AMDB dijadwalkan menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kota Depok. Setelah itu, massa bergerak menuju Jakarta dan bergabung dengan aksi AMPB di depan Gedung DPR RI.
Berdasarkan data aksi, AMDB disebut menyiapkan sedikitnya 2.000 warga untuk mengikuti demonstrasi di Gedung DPR RI.
3. GERAM Bawa 10 Tuntutan
Aksi di kawasan Senayan juga diikuti Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil.
GERAM membawa sedikitnya 10 tuntutan yang mencakup persoalan politik, ekonomi, sosial hingga kebijakan pemerintah.
Salah satu tuntutannya adalah meminta pertanggungjawaban politik pemerintahan Prabowo-Gibran.
GERAM juga mendesak penghentian program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, massa menyoroti kebijakan perpajakan yang dinilai membebani masyarakat. Mereka juga menyuarakan pendidikan dan kesehatan gratis, penurunan harga kebutuhan pokok serta kenaikan upah buruh.
Tuntutan lainnya mencakup penetapan bencana di NTT dan Sumatera sebagai bencana nasional, pemenuhan hak pekerja rumah tangga, penghentian pembangunan batalyon serta pelaksanaan demilitarisasi.
GERAM juga meminta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis. Mereka mendorong agar aset hasil korupsi disita dan dialokasikan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan serta pemulihan bencana.
Berdasarkan data yang dihimpun, massa GERAM diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR RI sekitar pukul 14.00 WIB.
4. RMP4 Justru Dukung Program Prabowo
Berbeda dengan kelompok lainnya, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) datang ke Jakarta untuk menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah.
RMP4 tidak membawa tuntutan penolakan terhadap pemerintah. Kelompok tersebut justru menyatakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sikap RMP4 tersebut berbeda dengan GERAM yang dalam aksi mereka justru meminta program MBG dihentikan.
RMP4 disebut menyiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan bagi warga Bangkalan, Jawa Timur, menuju Jakarta untuk mengikuti aksi dukungan tersebut.
Polisi Imbau Masyarakat Tetap Tertib
Dengan banyaknya agenda yang berlangsung di Jakarta pada hari ini, masyarakat diimbau tetap menjaga keamanan dan ketertiban.
Kepolisian juga meminta pengguna jalan untuk mengikuti arahan petugas, terutama ketika melintas di sekitar lokasi demonstrasi dan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kepadatan.
Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan. Masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan perjalanan dan menghindari kawasan yang mengalami kepadatan apabila tidak memiliki kepentingan untuk melintas di lokasi tersebut.
Dengan pengamanan yang telah disiapkan, kepolisian berharap seluruh rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan tetap menghormati hak pengguna jalan serta masyarakat lainnya.***
Sumber: kompas.com,tribunnews.com
