SELATPANJANG, datariau.com - Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI Perwakilan Riau mulai melakukan audit laporan keuangan di seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar, Sekda Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM minta pejabat yang bersangkutan berada di tempat.
"Saya minta PA, KPA dan PPTK serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa selama proses pemeriksaan harus standbye ditempat," ujar Sekda saat memimpin Briefing dengan Tim BPK RI Perwakilan Riau, di ruang Melati Kantor Bupati, Rabu (24/10/2018).
Ia berharap proses pemeriksaan kali ini dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, jika ada permasalahan dapat diklarifikasi dan diselesaikan dengan cepat.
"Jika ada masalah dapat diselesaikan dengan cepat," sebut Sekda.
Sementara Ketua Tim BPK Riau Perwakilan Riau, Ahmad Syukri menegaskan, tim akan memastikan pelaksanaan proses pengadaan belanja barang dan modal oleh Pemda Kepulauan Meranti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan meliputi, belanja barang dan modal mulai dari kegiatan sampai belanja yang diserahkan kepada pihak ketiga. Baik itu berupa barang, bangunan dan lainnya," terang dia.
Untuk itu, selama proses pemeriksaan Syukri meminta PA, KPA dan PPTK wajib hadir dengan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan. Sebab ia mewanti-wanti kepada Kepala OPD dan pejabat terkait jika tidak hadir saat pemeriksaan, maka dokumen tidak dapat diperiksa dan OPD bersangkutan akan menjadi catatan bagi BPK RI.
"Saat turun kelapangan kami harapkan PA, KPA, PPTK wajib hadir dengan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan. Jika tidak hadiri pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dan akan menjadi catatan kami," tegas Syukri.
Anggota Tim Pemeriksa BPK RI lainnya, Andre juga menambahkan, pemeriksaan yang dilakukan kali ini bukan hanya seputar pengadaan fisik tetapi juga Pengadaan langsung dan pengadaan lainya. Untuk itu, bagian yang menangani masalah pengadaan terutama Pihak ULP Meranti, Pokja, Konsultan Perencana dan Rekanan Pemenang ketika pemeriksaan dapat dihadirkan untuk melakukan kroscek langsung.
"Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim, nantinya akan dikeluarkan lembar pemeriksaan untuk dilakukan klarifikasi dan kroscek secara bersama-sama," jelas Andre.
Seperti diketahui, proses pemeriksaan berlangsung mulai 24 Oktober 2018
(hari ini, red) hingga 30 hari kedepan. Kedatangan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Riau kali ini berbeda dari biasanya, jika sebelumnya pemeriksaan dilakukan pada awal tahun atau bulan Januari, saat ini pemeriksaan dilakukan pada bulan Oktober.
Hal ini bukannya tanpa beralasan, menurut Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Ahmad Syukri, kedatangan dirinya bersama Tim Pemeriksa lainnya lebih awal berhubung Kabupaten Kepulauan Meranti telah mendapat 6 kali WTP. Untuk itu, perlu melengkapi laporan LKPD, karena kedepan proses pemeriksaan akan melibatkan Akuntan Publik secara Independen.
Sekedar informasi dalam Briefing Pemeriksaan BPK RI turut dihadiri oleh Ketua Tim Ahmad Syukri, Anggota Tim Arnawan Hendi Prabawa, Andre Setyarso, Suheri, Feri Irfan, Sekda Meranti Yulian Norwis SE MM, Kadis Perhubungan Drs Aready, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Drs Bambang Suprianto MSi, Kepala Badan Restribusi dan Pajak Daerah Heri Suhairi SSos, Sekwan DPRD Meranti Drs Irmansyah MSi, Kepala ULP Drs Janefi Meza, Kepala Dinas PMD Drs Ikhwani MSi, Kepala DisperindagKopUKM Drs Azza Fahroni MSi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Jaka Insita, Sekretaris Dinas Perkebunan dan Hortikultura Widodo, Kepala Bagian Kesra Drs Husni Gamal, Kabid Akuntansi BPKAD Meranti Eko dan lainnya.
