SMM PANEL INDO

Syamsul Bahri: OPD Harus Mengkaji Mana yang Menjadi Kewenangan Kabupaten dan Desa

687 view
Syamsul Bahri: OPD Harus Mengkaji Mana yang Menjadi Kewenangan Kabupaten dan Desa
Foto: Mirdas Aditya
Hari kedua pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Wilayah V Kecamatan XIII Koto Kampar, Sebanyak 13 Desa usulkan pembangunan infrastruktur skala prioritas.

Bangkinang Kota, datariau.com - Hari kedua pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Wilayah V Kecamatan XIII Koto Kampar, Sebanyak 13 Desa usulkan pembangunan infrastruktur skala prioritas.

Menanggapi usulan tersebut, Asisten III Syamsul meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengkaji mana yang mesti menggunakan Dana Desa dan mana menggunakan Dana APBD.

Demikian disampaikan Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH yang diwakili Asisten III Umum dan Kepegawaian Setda Kampar Ir Syamsul Bahri M Si saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan di Kecamatan XIII Koto Kampar, yang digelar di Aula Astaka kantor Camat XIII Koto Kampar, Rabu (19/2/20).

Dalam Musrenbang tersebut hadir juga Anggota DPRD Kampar dari Fraksi PPP Said Abdullah, Kapolsek XIII Koto Kampar AKP Budi Rahmadi, Danramil Diding, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Santoso M Pd, Camat XIII Koto Kampar Rahmat Fajri S STP M S i, Kabid Libang Perncanaan Bapeda Kampar Yusdiyen Hadinata serta para Kabid dan Kasi perwakilan OPD dilingkungan pemda Kampar.

Selain itu hadir juga para pengusul pembangunan setiap kepala yang ada di XIII Koto Kampar antara lain, kepala Desa Gunung Bungsu, Muara Takus, Koto Tuo Barat, Koto Tuo, Pongkai Istiqomah, Binamang, Batu Bersurat, Tanjung Alai, Balung, Koto Masjid, Pulau Gadang, Lubuk Agung serta Desa Ranah Sungkai.

Lebih lanjut Syamsul Bahri saat membuka musrenbang menjelaskan, bahwa semua usulan yang disampaikan harus bisa dikaji dengan baik. Sebab banyak hal yang menjadi kewenangan Kabupaten, Provinsi atau Pusat. "Catat usulan itu, lakukan penyaringan dan siapkan pembahasan ditingkat lanjut," perintahnya.

"Karena hal ini jelas terlebih dahulu telah dibahas tingkat desa, Kecamatan serta naik nantinya pembahasan ditingkat Kabupaten sampai tingkat Provinsi. Akan tetapi ini perlu juga kembali dihabas lebih rinci dan mendalam pada tingkat Kabupaten sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkap Syamsul.

kemudian dalam meneruskan skala prioritas di musrenbang kita harus juga mengacu pada visi dam misi yang telah tertuang dalam RPJMD, dimana visi 2017-2022 adalah "Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera".(das)

Penulis
: Mirdas Aditya
Editor
: Ruslan Efendi
Sumber
: datariau.com
Tag:
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar