PEKANBARU, datariau.com - Belajar dari pengalaman dimasa lalu, Pemerintah Kota (pemko) Pekanbaru tampaknya waspada tidak gegabah untuk melakukan pembangunan sebuah infrastruktur tanpa kelengkapan administrasi. Hal inilah yang terjadi bagi kelanjutan pembangunan Pasar Cik Puan yang sudah mengabiskan Rp20 miliar APBD Kota Pekanbaru.
Sejauh ini Pemko belum kantongi izin tertulis Gubri, sehingga Pemko tidak berani melanjutkan pembangunan. Demikian hal ini dikatakan Walikota Pekanbaru Firdaus MT, Ahad (24/8/2014).
Kata Wako belum turunnya surat persetujuan tertulis dari pemerintah
provinsi terkait penggunaan lahan Pasar Cik Puan, hingga saat ini membuat Pemko Pekanbaru ragu untuk melanjutkan pembangunan fisik Pasar Cik Puan.
Meski diakuinya sinyal mengarah kesana sudah ada karena secara lisan gubernur sudah menyatakan persetujuan mengenai rencana Pemko Pekanbaru akan melanjutkan pembangunan Pasar Cik Puan namun tetap sangat diperlukan surat tertulisnya. Agar nanti lebih mudah dipertanggungjawabkan oleh Pemko dan tidak lagi menimbulkan masalah di kemudian hari.
Katanya, dari pertemuan terakhir dengan gubernur, pihaknya sudah menyarankan supaya Assisten I Sekda Kota Pekanbaru dan Assisten I Sekda Pemerintah Provinsi Riau segera menindaklanjuti persetujuan gubernur untuk dituangkan dalam bentuk tertulis.
"Secara tatanan lisan Pak Gubernur sudah oke cuma tertulisnya yang lambat, Pak Wagub juga sudah oke. Secara lisan top managernya sudah oke tapi adminitrasinya belum juga," ujar Walikota.
Walikota meyakinkan, sepanjang belum memiliki surat persetujuan tertulis, Pemko belum bisa memutuskan untuk melanjutkan pembangunan Pasar Cik Puan. Sementara itu terkait teknis pembangunan Pasar Cik Puan sendiri, Walikota juga kembali menegaskan bila pendanaannya tetap akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dengan pertimbangan hal itu lebih ringan karena tidak akan menyedot APBD seperti halnya pasar Rumbai yang dibangun dari APBD.
"Kalau untuk ruginya kita lanjutkan dengan investasi pemerintah kebijakan nanti dengan pihak ketiga. Kalau kita lanjutkan dengan pendanaan pemerintah selain investasinya lebih besar mencapai 45 miliar dan setiap tahun kita harus subsidi," pungkasnya. ***
