Pekanbaru, datariau.com - Hengky Primana Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara bersama ratusan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi untuk menyuarakan aspirasi rakyat terkait hari reformasi. Hal itu disampaikan Hengky Primana menjawab datariau.com Selasa (21/5/2019).
"Tepat pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden di republik ini kala gerakan mahasiswa dan rakyat menuntut penggulingan Rezim Orde Baru. Hari tersebut adalah kunci bagi terbukanya ruang demokrasi dan peluang perubahan menuju negeri yang lebih berdaulat secara ekonomi, sosial dan budaya, menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia), dan bebas korupsi," demikian hal yang melatarbelakangi aksi mahasiswa tersebut.
Lebih jauh Presiden Mahasiswa BEM UIR itu meminta pemerintah saat ini harus menyadari dan memahami maksud aksi yang dilakukan.
"Salam Perjuangan ...Hidup Mahasiswa!!! HidupRakyat!!!," teriaknya.
Zamroni Korlap Aksi mengatakan dalam pers rilisnya, reformasi tidak datang dengan sendirinya tanpa pengorbanan. Ia lahir dari kesakitan para aktivis korban penculikan dan pembunuhan, air mata keluarga korban yang ditinggalkan.
"Sudah 21 tahun memasuki massa reformasi namun sampai hari ini persoalan di negeri ini belum kunjung terselesaikan. Mulai dari bidang Hukum, perekonomian serta kasus HAM yang tak kunjung ada penyelesaiannya. Pemerintah pasca reformasi hingga saat ini seolah-olah diam seperti mati suri tanpa ada tindakan yang jelas," katanya dalam orasi.
Yudi Utama Tarigan Kordum juga mengingatkan, hari ini pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia semakin meningkat, rakyat semakin sengsara dengan ketidakstabilan Ekonomi ditambah lagi dengan pembungkaman terhadap demokrasi yang nyata melanggar konstitusi kebebasan berpendapat direnggut penguasa. "Korupsi merajalela. Rakyat semakin sengsara," pekiknya dalam orasi.
Tentu ini berpotensi, Zamroni menambahkan, membuat perpecahan dan lunturnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang tidak mampu menyelesikan persoalan bangsa terutama pelanggaran HAM 1998.
Mengingat situasi darurat akan pelanggaran HAM di Indonesia, ketidakstabilan ekonomi rakyat, dan hukum yang tumpul keatas tajam ke bawah.
"Maka kami menuntut pemerintah sekarang maupun yang akan terpilih di kontestasi politik 2019 untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Kegelisahan ini terus timbul karena keluh kesah masyarakat yang hidup di negeri kaya tetapi rakyatnya masih sengsara dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum bisa di capai," sebutnya.
Hengky menyatakan secara tegas, kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi. Hal itu tertuang pada UUD 1945 pasal 33. Namun sampai hari ini kesejahteraan sosial belum tercapai di negara ini.
"Dengan rahmat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta memberikan kesehatan kepada kita. Maka kami dari ALIANSI BEM NUSANTARA menuntut pemerintah agar menyelesaikan permasalahan sebagai berikut:
1. Tuntaskan Kasus HAM yang ada di Indonesia
- Usut tuntas kematian 4 Aktivis mahasiswa TRISAKTI pada massa orde baru
- Usut tuntas kasus Munir
- Usut tuntas kasus Novel Baswedan
- Usut tuntas dan tindak tegas kasus pelanggaran HAM terhadap keluarga Mariatun
- Stop Kriminalisasi mahasiswa
2. Stabilkan perekonomian bangsa
- Stabilkan harga hasil pertanian dan perkebunan (sawit, karet, kelapa, gambir)
- Prioritaskan hasil perkebunan dan pertanian dalam negeri.
Dari beberapa point tersebut pemerintah harus serius menanggapi dan menyelesaikan persoalan ini. Demikian Tuntutan aksi 21 tahun reformasi pada tanggal 21 Mei 2019," terangnya.
Tampak perwakilan Anggota DPRD Riau Suhardiman Amby serta sejumlah anggota komisi lainnya mendengarkan aspirasi peserta aksi di depan gedung DPRD Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. (Abd)
-
Infotorial
-
Pendidikan
-
Pendidikan
-
Pendidikan
-
Pendidikan
-
Pendidikan
