DPRD Inhu Tolak Sahkan APBD, Listrik Perkantoran Terancam Padam

Admin
660 view
DPRD Inhu Tolak Sahkan APBD, Listrik Perkantoran Terancam Padam
Ilustrasi. (Foto:Int.)

INHU, datariau.com - Wakil Bupati Indragiri Hulu Khairizal mengatakan, dengan tidak disahkannya Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2018 oleh DPRD Inhu, berdampak bagi kegiatan pemerintah. Sejumlah organisasi perangkat daerah kini mulai kesulitan dalam beraktivitas.

 

Selain itu, juga listrik PLN kini juga terancam padam di lingkungan perkantoran, karena anggaran pembayaran listrik dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2018. Dimana, pembayaran untuk satu bulan berkisar di antara Rp900 juta sampai Rp1 miliar.

 

"Untuk mengatasi persoalan itu, supaya listrik tetap menyala tiga bulan kedepan, kita akan mencarikan solusinya," ujar Khairizal kepada wartawan, Selasa (2/10/2018).

 

Dikatakannya, Pemkab Inhu sudah mencari solusi dan sudah menemukan jalan keluarnya agar listrik tidak padam di perkantoran. Karena kalau listrik padam, tentunya kinerja pemerintah akan lumpuh. 

 

"Sebab listrik merupakan salah satu faktor pendukung kelancaran kinerja pemerintah," ujarnya.

 

Sebelumnya, Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Inhu menolak untuk mengesahkan APBD Perubahan tahun 2018. Padahal, APBDP tersebut sudah sempat dibahas oleh Komisi DPRD Inhu bersama masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 

Pengambilan keputusan oleh DPRD Inhu dilakukan melalui paripurna yang dihadiri oleh 27 orang. Penyampaian pandangan DPRD Inhu itu dilakukan oleh Manahara Napitupulu, yang merupakan anggota fraksi Demokrat sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhu. (Baca: Ini Alasan Tujuh Fraksi DPRD Inhu Tolak Sahkan APBDP 2018)

 

Bupati Yopi Arianto mengatakan, kondisi keuangan yang tidak stabil membuat pemkab lebih memilih program yang menjadi prioritas. 

 

"Kondisi keuangan tentunya saat ini tidak stabil, makanya ada yang lebih prioritas dan mengutamakan kepentingan pelayanan," ujarnya.

 

Karena itu, dirinya menilai, DPRD Inhu tentu akan menyesal dengan keputusan yang sudah diambil. 

 

"Sejumlah pelayanan yang menjadi prioritas kita antara lain kesehatan, untuk kesejahteraan petugas kebersihan dan banyak lagi. Saya yakin teman-teman DPRD saat ini sangat menyesal dengan tindakan yang mereka lakukan," katanya. (Baca: Dewan Tolak Pengesahan APBD Inhu 2018, Yopi Arinato: Pemkab Berjalan Sesuai Aturan)

Penulis
: Rolijan
Editor
: Redaksi
Sumber
: Datariau.com
Tag:dprd inhu