Periksa Politikus PPP, KPK Temukan Uang Rp 1,4 Miliar dalam Bentuk Dolar Singapura

Ruslan
1.064 view
Periksa Politikus PPP, KPK Temukan Uang Rp 1,4 Miliar dalam Bentuk Dolar Singapura
Foto: Net

DATARIAU.COM - Penyidik KPK memeriksa Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono dalam kasus dugaan suap dana perimbangan daerah untuk RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. 

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK mengusut uang sebesar Rp 1,4 miliar yang disita dari rumah Puji.

Sebelumnya, dalam penggeledahan di rumah Puji pada Kamis (26/7) lalu, penyidik KPK menemukan uang dalam pecahan dolar Singapura senilai Rp 1,4 miliar. 

Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangkaian penyidikan kasus yang menjerat mantan anggota Komisi XI DPR Amin Santono.

"Tentu dilihat lebih jauh dari mana asal-usul uang itu dan juga pengetahuan saksi terkait dengan proses pembahasan anggaran," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di kantornya, Rabu (08/08/2018).

Selain itu, penyidik KPK juga menelusuri alur dugaan suap yang diduga diketahui oleh Puji, termasuk menelusuri peran-peran para tersangka yang diduga juga diketahui oleh Puji. 

Kasus ini sendiri sudah menjerat Amin Santono selaku anggota Komisi XI DPR dan Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

"Pengetahuan saksi terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka YP (Yaya Purnomo) ataupun tersangka yang lain dalam kasus ini," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK menduga Amin selaku anggota komisi XI DPR serta Yaya Purnomo sebagai PNS di Kementerian Keuangan dan orang pihak swasta bernama Eka Kamaludin, menerima suap Rp 500 juta dari seorang kontraktor bernama Ahmad Ghiast. Suap itu diduga terkait usulan dana dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2018.

Diduga, suap diberikan agar Amin dan Yaya bisa memasukkan dua proyek Ghiast di Kabupaten Sumedang dalam rancangan anggaran tersebut.

Dua proyek tersebut yakni di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Pemkab Sumedang senilai Rp 4 miliar dan di Dinas PUPR Pemkab Sumedang senilai Rp 21,85 miliar. Namun kemudian KPK menduga ada usulan dari daerah lain yang terindikasi suap di dalamnya.

Editor
: Ruslan Efendi
Sumber
: kumparan.com
Tag:
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar