DATARIAU.COM - Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, mengalami perkembangan pesat yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur dan pemukiman yang masif. Namun, pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan sistem drainase yang memadai, sehingga permasalahan banjir menjadi isu klasik yang terus menghantui warga. Setiap kali hujan deras, terutama di beberapa titik yang menjadi langganan, air menggenang dan melumpuhkan aktivitas warga.
Akar Masalah
Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan buruknya sistem drainase di Pekanbaru:
1. Perubahan tata ruang dan alih fungsi lahan. Banyak lahan resapan air, seperti hutan kota dan ruang terbuka hijau, telah berubah menjadi area komersial dan perumahan. Pembangunan yang masif ini meningkatkan jumlah permukaan kedap air, sehingga air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah dan langsung mengalir ke saluran drainase.
2. Kondisi saluran drainase yang tidak optimal. Banyak saluran drainase yang tidak berfungsi dengan baik karena sedimentasi lumpur, tumpukan sampah, dan penyempitan akibat pembangunan ilegal. Seringkali, dimensi saluran yang ada tidak lagi mampu menampung debit air hujan yang meningkat. Selain itu, kurangnya perawatan dan pemeliharaan rutin dari pihak berwenang memperparah kondisi ini.
3. Topografi kota yang relatif datar. Pekanbaru memiliki kontur tanah yang cenderung datar, sehingga aliran air tidak deras. Hal ini menyebabkan air menggenang lebih lama di area yang rendah. Faktor ini diperparah dengan elevasi beberapa ruas jalan yang lebih rendah dari drainase, membuat air meluap ke jalan.
Dampak Banjir
Banjir yang terjadi di Pekanbaru menimbulkan berbagai dampak negatif. Secara ekonomi, kerugian material akibat kerusakan properti dan kendaraan tidak terhindarkan. Aktivitas perdagangan dan perkantoran juga terhenti karena akses jalan terputus. Secara sosial, banjir mengganggu mobilitas warga, menghambat anak-anak pergi ke sekolah, dan bahkan dapat memicu penyakit seperti demam berdarah dan diare akibat genangan air kotor.
Solusi yang Perlu Dilakukan
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Pekanbaru harus bertindak tegas dalam penegakan aturan tata ruang. Pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau dan sumur resapan.
Selanjutnya, revitalisasi dan normalisasi saluran drainase menjadi agenda yang sangat mendesak. Normalisasi ini meliputi pengerukan lumpur, pelebaran saluran yang menyempit, dan pembangunan drainase baru di area yang belum terjangkau. Selain itu, diperlukan juga program edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan saluran dan tidak membuang sampah sembarangan.
Terakhir, penerapan teknologi hijau bisa menjadi solusi inovatif. Misalnya, pembuatan kolam retensi di area-area strategis untuk menampung air hujan, serta penggunaan paving block yang dapat menyerap air di trotoar dan area parkir.
Permasalahan drainase di Pekanbaru adalah cerminan dari pembangunan yang kurang terencana dan minimnya kesadaran kolektif. Mengatasi masalah ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat dan solusi yang terintegrasi, Pekanbaru dapat menjadi kota yang lebih tangguh dan bebas dari ancaman banjir.***
*) Penulis merupakan Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota UIR
